Usut Dugaan Penggelembungan Suara, KPU dan Lembaga Survei Perlu Buka-bukaan Data

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data guna mengusut dugaan ada tidaknya penggelembungan suara.

Rio menerangkan jika ingin membuktikan ada atau tidaknya kejanggalan dalam penghitungan suara, KPU dan lembaga survei harus membuka data penghitungan suara seluruhnya ke publik.

Diketahui, terjadi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kurun waktu yang cukup singkat. Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.

Baca juga : Soal Menanjaknya Suara PSI, Anies: Kalau tak Ada Suaranya Jangan Diada-adakan

Rio menuturkan kejanggalan tak hanya ada di PSI. Kondisi lebih mengkhawatirkan ialah elektabilitas Partai Gerindra yang berbeda dari dara exit poll dan data quick count.

Sebagai contoh, data Exit Poll Indikator Politik Indonesia pada 14 Februari 2024, elektabilitas Partai Gerindra mencapai 20,5 persen. Namun, dari sejumlah lembaga survei quick count angka Gerindra hanya sekitar 13 persen lebih.

“Jadi gak hanya soal PSI, tapi lebih parah daripada itu kondisinya adalah pemenang pemilu itu harusnya Gerindra,” ungkap Rio kepada Media Indonesia, Minggu (3/3).

Baca juga : Suara PSI Melonjak di Situs Real Count, Ini Respon KPU

“Gerindra yang unggul dari semua partai tiba-tiba jadi nomor tiga. Meski efek ekor jas, tetapi Gerindra yang punya capres, harusnya proporsi punya ekor jas paling tinggi dari parpol lain,” tambahnya.

Jika Gerindra turun, beda halnya dengan Golkar, Demokrat dan PSI. Kedua parpol tersebut naik elektabilitasnya dalam quick count. Golkar dalam exit poll mencapai 13 persen, namun di survei quick count lembaga survei mencapai 15 persen melewati Gerindra.

Kemudian, Demokrat dari lima persen menjadi tujuh persen dalam survei quick count. Sementara, PSI dari 1,7 persen menjadi 2,8 persen.

Baca juga : KPU-Bawaslu harus Bongkar Dugaan Operasi Senyap yang Dongkrak Suara PSI

“Partai seperti PDIP, PKB, NasDem, di exit poll dan quick count sama persis. Hasil pilpres dan quick count sama persis,” ungkap Rio.

Maka, Rio mengusulkan lembaga survei yang melakukan exit poll dan quick count untuk menjaga transparansinya dengan membuka data untuk dibandingkan dengan data yang dimiliki KPU.

Jika kritisme terhadap KPU dilakukan, lanjut Rio, maka lembaga survei juga perlu diaudit.

Baca juga : Suara PSI Melonjak jadi 3,13 Persen, Siap Masuk Parlemen?

“Harus dibandingkan data form C 1 dengan C 1 dengan titik-titik kita melakukan exit poll dan quick count, dibandingkan data KPU dan lembaga survei,” tegasnya.

Jika KPU dan lembaga survei berani buka data, Rio menuturkan akan ketahuan pihak mana yang melakukan kecurangan. “Apakah KPU tidak jujur atau lembaga survei yang tidak survei,” paparnya.

Rio juga berpendapat, saksi-saksi peserta pemilu tidak terkonsolidasi dengan baik. Sehingga tidak punya kekuatan untuk mengungkap jika ada kecurangan dalam penghitungan suara.

“Harus diakui saksi-saksi ini memang lemah dan tidak terkonsolidasi dengan baik. Tidak punya power, bahkan saksi PKS yang dikenal sangat kuat itu tak punya power kalau berhadapan dengan komponen-komponen di TPS,” ujarnya.

Rio menyebut bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal, dan paling jauh dari nilai-nilai demokratis. “Transaksinya sangat luar biasa. Keikutsertaan aparatur, penyelenggara, luar biasa masif,” tandasnya. (Ykb/Z-7)