Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Hadi Tjahjanto, mengungkap strategi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, dengan melibatkan dialog damai melalui tokoh agama di Kabupaten Nduga, Papua.
"Tadi sudah saya berbicara dengan tokoh yang dari Nduga, dan memang mereka juga ingin membantu terutama adalah dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya mereka pilot Philip martins ini bisa segera dibebaskan, " ujar Hadi Tjahjanto, kepada wartawan di kantor pusat PP Muhammadiyah, Rabu, (28/2).
Meski baru diskusi tahap awal, Hadi menjelaskan koordinasi persiapan dialog secara damai dengan tokoh agama terus dilakukan.
"Baru tingkat pembicaraan saja, dan mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan koordinasi, " tutupnya.
Hadi juga menjelaskan bahwa prioritas pendekatan yang dilakukan bersifat non militer. (Z-8)
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto berharap kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh KKB Papua segera selesai.
PILOT Susi Air Kapten Philip Mark Merthens sudah satu tahun satu bulan disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua) pimpinan Egianus Kogoya.
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebut ada pihak ketiga yang bermain dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Merhtens.
PILOT Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mehrtens hingga kini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua).
KAPOLDA Papua Irjen Mathius Fakhiri membeberkan pihak yang menghalang-halangi upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Mertens.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved