Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, pada hari pertama setelah resmi menjabat, menyambangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Matraman, Jakarta, Kamis (22/2). Ia bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk membahas keamanan negara di tengah proses pemilihan umum (pemilu) 2024 yang masih berlangsung.
Yahya menyampaikan terima kasih atas perhatian Menkopolhukam yang langsung menjalin hubungan dengan PBNU.
“Terima kasih atas kehadirannya di Kantor PBNU pada pagi hari ini. Menkopolhukam Pak Hadi pagi ini berkunjung ke kantor kami di hari pertama. Ini Menko yang tidak mengko-mengko (menunda-nunda), langsung. Saya bilang tidak usah heran. Orang NU yang memang begitu. Tadi kami berdiskusi dengan hangat dan kami ikut berbesar hati dari apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Insya Allah kita mampu menjaga keadaan masuyarakat ini supata tetap kondusif,” ujar Yahya seusai pertemuan.
Baca juga : Soal Kisruh Kecurangan Pilpres, Ketua umum PBNU Justru Tuding ada yang Ingin Bikin Gaduh
PBNU, sambungnya, akan siap bekerja sama dengan Menkopolhukam sehingga agenda bangsa yang telah direncanakan serta dan masalah- masalah yang dihadapi rakyat dapat diselesaikan.
“Supaya semua hal yang telah kita lakukan untuk memenuhi semua hajat rakyat banyak untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat bisa terus kita laksanakan. Agar agenda masa depan yang telah kita rencanakan kita canangkan berlajut ke depan,” ucap pria yang akrab disapa Gus Yahya itu.
Pada kesempatan yang sama, Menkopolhukam Hadi menuturkan ia pernah menyambangi kantor PBNU saat masih menjadi Panglima TNI. Menurutnya NU sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar yang anggotanya mulai dari kultural hingga struktural ke daerah, punya peran dalam menjaga kondusivitas serta menciptakan suasana yang damai setelah pemilu presiden dan pemilu digelar.
Baca juga : Kiai Mustofa Bisri: NU Harus Memenangkan Indonesia, Bukan Capres
“Saya banyak bicara dengan Gus Yahya terkait dengan kondisi yang saat ini adem. Sebagai anak bangsa untuk menjaga kondisi ini dan beliau Gus Yahya sangat setuju sehingga seluruh proses pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Hadi.
Hadi menuturkan selama sisa delapan bulan ia menjabat sebagai Menkopolhukam, ia punya tanggung jawab untuk mengawal kondisi bangsa agar aman dan tentram mulai saat pengumuman hasil pemilu hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
“Oleh sebab itu agenda-agenda pokok dan bagian dari komponen bangsa yang harus kita pegang erat. Saya sudah bertemu Panglima TNI dan Kapolri terkait kondisi keamanan, kondisinya sangat kondusif, aman dan ini harus kita jaga,” tandasnya. (Z-11)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved