Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada Senin (19/2). Dua ruas jalan Imam Bonjol ditutup sehingga terjadi pengalihan arus lalu lintas.
Pantauan di lokasi, kedua ruas jalan Imam Bonjol ditutup sejak pukul 14.00 WIB. Kedua ruas jalan ditutup dengan barrier dan penjagaan dari aparat Kepolisian.
Massa aksi unjuk rasa mendesak agar KPU bertindak jujur dan adil dalam Pemilu 2024. Mereka menilai berbagai dugaan kecurangan yang terjadi karena kegagalan KPU dalam menyelenggarakan kontestasi lima tahunan itu.
Baca juga : Dalam Sampaikan Aspirasi, Mahasiswa Diminta Mengedepankan Dialog Substantif
Massa aksi juga menuntut agar Ketua KPU, Hasyim Asyari agar turun dari jabatannya. Hasyim dituding sebagai antek dari istana yang memuluskan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden.
“Republik ini sudah ditunggangi, Ketua KPU Hasyim Asyari mundur,” kata orator di atas mobil komando, Senin (19/2).
Massa aksi turut membawa spanduk yang bertuliskan kritik terhadap KPU. Pantauan di lokasi, ada juga massa aksi yang membawa bendera kuning.
Baca juga : KPU Harus Transparan Soal Kegaduhan Sirekap sebelum Diaudit
“Lawan pencolong demokrasi,” ujar massa aksi.
Selain itu, mereka juga menyoal terkait sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU untuk rekapitulasi perolehan suara di Pemilu 2024. Mereka menilai telah terjadi kecurangan berupa pengalihan suara dari paslon 01 maupun 03 ke paslon nomor 02.
Sementara itu, dari arah Bundaran HI ke Jalan Imam Bonjol, turut terjadi pula penyampaian pendapat dari massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia. Mereka mendukung KPU agar melanjutkan proses Pemilu yang sedang berlangsung tanpa intimidasi.
Baca juga : Peneliti Sebut Banyak ‘Suara Hantu’ di Aplikasi Sirekap
“Kami memilih untuk berkomitmen bahwa akhir-akhir ini ada penggiringan opini untuk menolak atau tidak mempercayai KPU dalam hal perhitungan suara yang sedang berlangsung,” ujar salah satu massa aksi di atas mobil komando.
Selain unjuk rasa di KPU, hari ini juga terjadi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, jalan M.H Thamrin, Jakarta. (Z-7)
Baca juga : Kisruh Sirekap Ganjal Pemilu
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Polri menyiapkan 1.598 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Sebanyak 1.477 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Mereka menanyakan kepastian nasib siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang tesingkir di seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.
Aksi digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang diusulkan Komisi Penyiaran Indonesia ke DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved