Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Buruh mendapatkan laporan adanya tulisan Partai Buruh dianulir yang diduga sengaja dipasang di tempat pemungutan suara. Dari foto yang diterima, sebuah foto bertuliskan daftar partai yang dianulir Partai Buruh terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah.
“Kepada @Bawaslu_RI kami mendapatkan laporan seperti dalam foto ini. adanya tulisan bahwa Partai Buruh dianulir yang diduga sengaja dipasang di tempat pemungutan suara,” ungkap akun resmi Partai Buruh di X, Rabu (14/2).
“Partai Buruh sangat dirugikan dan mengecam keras tindakan seperti ini. Masyarakat yang tadinya hendak memilih Partai Buruh akhirnya mengurungkan niatnya karena adanya pengumuman Partai Buruh dianulir. Ini serius!,” demikian cuitan Partai Buruh.
Baca juga : 1.300 TPS di Kota Solo Rawan Kecurangan di Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya belum menerima laporan tersebut.
“Belum ada laporan kepada kami, kami menunggu, silakan laporkan kepada kami teman-teman Partai Buruh kami membuka pintu kami seluas-luasnya,” ungkap Bagja, Rabu (14/2).
“Kami tentu dengan jam kantor saat ini tapi dengan rekapitulasi tentu kami akan buka lebih lama untuk menerima laporan,” tegas Bagja.
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Merupakan Titik Kritis
Bagja mengaku pihak Partai Buruh yang berada di lokasi TPS menganulir Partai Buruh bisa menyampaikan dugaan kecurangan tersebut ke panwas kecamatan atau panwas TPS.
“Jika tidak bisa juga maka ada Bawaslu kab/kota yang bisa melakukan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti pada saat itu,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Baca juga : Bawaslu Copot Paksa Baliho Besar Ganjar-Mahfud di Boyolali
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jika MK menilai bahwa UU Pilkada dianggap masih merugikan pihak atau partai politik tertentu, kemungkinan MK akan menerima gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.
Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat (3).
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, buruh menyerukan kepada pemerintah untuk mengakhiri praktik outsourcing yang mereka nilai sebagai bentuk perbudakan modern.
Para buruh meminta pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan soal penetapan upah pekerja. Mereka menolak kenaikan upah murah atau sedikit.
Posko didirikan sebagai upaya yang ditempuh untuk menghadapi persoalan klasik seperti PHK dan pemberi kerja tak membayarkan THR kepada penerima kerja setiap tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved