Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa memerintahkan jajarannya untuk menurunkan personel ke lapangan menjelang Pemilu 2024 guna mencegah peredaran narkoba.
"Ini masa tenang, dianggap polisi semua konsen (ke pemilu). Tolong kasubdit lepas semua anggota ke lapangan. Perintah saya, semua anggota opsnal (operasional) lepas ke lapangan," kata Mukti dalam keterangannya dikutip Selasa (13/2).
Mukti mengatakan bukan tidak mungkin para bandar beraksi memerintahkan para kurir menyebarkan narkotika saat pemilu. Jenderal bintang satu ini ingin peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan para bandar tertutup rapat.
Baca juga : Polri Petakan Aliran Dana Peredaran Narkoba untuk Pemilu 2024
"Yang paling pokok adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh para bandar atau para kurir narkoba menjelang pemilu, itu yang perlu anda ingat," ungkap Mukti.
Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ini mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa para pelaku tindak pidana narkoba menganggap polisi lengah saat pengamanan pemilu. Dia memerintahkan para kepala sub direktorat (kasubdit) untuk terus menyemangati anggota agar tidak pernah lengah.
"Dianggap polisinya lengah pengamanan pemilu. Tolong semangatkan lagi para kasubdit-kasubdit mulai 1 ,2, 3, 4, 5 semangatkan anggotanya lagi. Gairahkan anggotanya lagi," ujar dia.
Baca juga : Usut Tuntas Dugaan Uang Narkoba untuk Modal Pemilu 2024
Mukti menuturkan yang menaikan citra Dittipidnarkoba adalah pengungkapan. Salah satu pengungkapan kasus narkoba yang mengharumkan nama Dittipidnarkoba adalah terbongkarnya jaringan bandar besar narkoba Fredy Pratama.
Berdasarkan catatan, total sudah 800 lebih tersangka peredaran gelap narkoba jaringan Fredy Pratama ditangkap dari 2020- Januari 2024. Tim Khusus Escobar Indonesia yang berjumlah 109 orang masih terus bergerak memburu keberadaan Fredy Pratama yang dikabarkan berada di Thailand.
"Saya minta bulan Februari semua subdit bisa ungkap yang besar," kata Mukti. (Z-3)
Baca juga : Narkopolitik, Praktik Gelap Aliran Dana Politik dari Jaringan Narkoba
KEPALA BP2MI Benny Rhamdani selesai memberikan klarifikasi terkait sosok T, pengendali judi online di Indonesia.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani memastikan memenuhi undangan Bareskrim terkait pernyataannya tentang pengendali judi online berinisial T yang tidak tersentuh hukum.
Bareskrim panggil Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk jelaskan soal sosok pengendali judi online berinisial T pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani bakal hadir untuk mengklarfikasi dan menjelaskan sosok berinsial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Bareskrim Polri bakal memanggil Ketua BP2MI Benny Ramdhani, pada Senin (29/7) mendatang. Ia bakal dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok berinisial T di balik praktik judi online.
DBD termasuk penyakit yang mengancam jiwa. Seseorang bisa mengalami DBD lebih dari sekali akibat infeksi virus dengue dan infeksi berikutnya berisiko lebih parah.
Adapun pengendalian infeksi di komunitas, dengan berbagai tingkatan strata, tidak kalah penting sebagai prioritas pemberdayaan kesehatan di masyarakat.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Kasat Res Narkoba Polres Simalungun, AKP Irfan Rinaldi Pane, menekankan memperkuat koordinasi antar pihak terkait guna mengatasi penyalahgunaan Narkoba.
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved