Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) di 128 negara yang berlangsung sejak Senin (5/2) hingga Rabu (14/2). Secara umum jalannya pesta demokrasi yang diikuti 1.750.474 warga negara Indonesia (WNI) ini berjalan kondusif.
"Meski Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia bukan penyelenggara, tapi sebagai tanggung jawab moral Menlu (Retno Marsudi) meminta semua mesin diplomasi ikut memantau dan mendukung kesuksesan pemilu di luar negeri. Alhamdulillah semua berlangsung kondusif," ujar Juru Bicara Kemlu Lalu M Iqbal kepada Media Indonesia, Senin (12/2).
Ia mengatakan tidak mudah menyelenggarakan pemilu bagi WNI yang berada di luar negeri. Karena penyelenggaraannya harus menghormati hukum dan aturan negara setempat.
Baca juga : KPU Bantah Hasil Penghitungan Suara di Luar Negeri Sudah Keluar
"Itulah sebabnya dukungan dan fasilitasi oleh Perwakilan RI dibutuhkan," katanya.
Dari 128 negara, kata dia, tidak dinafikan terdapat hambatan selama proses pelaksanaannya. Tetapi masalah yang muncul berhasil ditangani sehingga pemilu dapat dikatakan berjalan lancar.
"Ada saja masalah di sana-sini, tapi dengan dukungan Perwakilan RI, PPLN (Panitia Pemilihan Luar NeNegeri) di masing-masing negara dapat menyelesaikan masalahnya," jelasnya.
Baca juga : 3.238 Pemilih Ganda Ditemukan di Johor Bahru, Migrant Care Laporkan KPU
Kemlu yang lebih memahami sosilogis dan demografis WNI yang tersebar 128 negara telah memberikan saran dan masukan yang diperlukan kepada KPU. Itu seperti potensi antusiasme pemilih dan lainnya yang dapat dipertimbangkan KPU.
"Namanya juga mendukung dan memfasilitasi. Ya tergantung kebutuhan dan permintaan KPU dan PPLN," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan jumlah WNI di 128 negara sebanyak 1.750.474 orang. Di mana jumlah pemilih terbanyak berada di Malaysia.
Baca juga : PPLN New York Temukan 198 Data Pemilih Ganda Pemilu 2024
"Malaysia ada 6 PPLN tapi di antara 6 itu paling besar jumlah pemilihnya Kuala Lumpur dengan 474.000 sekian," katanya.
Pemilu di luar negeri menggunakan tiga metode yakni Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling dan pos. Penggunaannya disesuaikan dengan kondisi dan peraturan negara tempat pemilih yang berjumlah laki-laki 751.260 dan perempuan 999.214 orang itu berada. (Z-3)
Baca juga : Minim Sosialisasi, Pelajar di Luar Negeri Terancam Kehilangan Hak Pilih
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Presiden RI Joko Widodo juga menerima tanda jasa kehormatan, Order of Zayed dari Presiden PEA.
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Universitas Budi Luhur dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan ASEAN+ Youth Environmental Action (AYEA) 2024.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved