Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CIVITAS akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia merespons situasi demokrasi terkini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak menyetop upaya merusak demokrasi bangsa.
"Pertama, kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang pada Pancasila, dasar filsafat, dan fundamental moral," kata Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Simon Petrus Tjahjadi dalam pernyataan terbuka di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Simon meminta pemerintah dan seluruh pemangku jabatan negara kembali mengingat sumpah jabatannya. Mereka sudah berikrar untuk berbakti pada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban seadil-adilnya.
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
"Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri bangsa, bukan malah merusak dengan berbagai pelanggaran konstitusional," ujar dia.
Simon menyebut pelanggaran konstitusional sangat menyimpang dari muruah demokrasi. Apalagi, sampai mengotak-atik dasar hukum yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.
"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," papar dia.
Baca juga : Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State
Selain itu, Simon mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di 14 Februari 2024 mendatang. Publik diharapkan memilih dengan mencermati rekam jejak setiap pasangan calon dan partai pendukungnya.
"Dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM (hak asasi manusia) dan komitmen menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak Indonesia yang kita cintai," ucap dia.
Simon menuturkan pernyataan sikap tersebut adalah bagian dalam menjaga supremasi moral. Hal itu dinilai lebih penting dari sekadar urusan elektoral.
Baca juga : Jokowi Diminta Kembali ke Nilai-nilai UGM dan Demokrasi Pancasila
"Mari kita semua berdoa dan berjuang bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," jelas dia.
Simon mewakili seluruh civitas akademika perguruan tinggi dan universitas filsafat serta teologi se-Indonesia. Sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi dan berbagai daerah hadir langsung dalam pernyataan terbuka itu tersebut. (MGN/Z-4)
AHLI filsafat moral Franz Magnis-Suseno menilai kepopuleran Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun menjabat dirusak oleh etika demokrasi yang dinilai bermasalah.
KRITIK dan keresahan perguruan tinggi bisa mengikis kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved