Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD akan memprioritaskan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi untuk menyediakan 17 juta lapangan pekerjaan di Indonesia lewat program 1 keluarga miskin 1 sarjana.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Fun Walk Puncak Peringatan HUT Partai Hanura ke-17 di Jalan Kostal Area, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (3/2).
“Kalau ada keluarga yang masih tertinggal di bidang ekonomi atau miskin, kami akan ambil satu keluarganya untuk disekolahkan sampai perguruan tinggi,” kata Mahfud di atas panggung Fun Walk.
Baca juga : Relawan Ganjar-Mahfud di Tangerang Sosialisasikan Gaya Hidup Sehat
Menurut Mahfud, pendidikan gratis yang disediakan negara bekal pendorong agar lebih banyak lapangan pekerjaan dengan penghasilan layak untuk masyarakat Indonesia. Dengan begitu, anggota keluarga prasejahtera yang mendapatkan program tersebut bisa memperbaiki perekonomian keluarga setelah berhasil lulus dari perguruan tinggi.
“Tidak usah bayar (biaya pendidikan), nanti kalau ini sudah lulus kembali ke keluarga lalu ikut membangun keluarganya akan ikut lebih sejahtera,” kata Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menerangkan bahwa program ini juga merupakan upaya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Maka Mahfud beserta pasangan capresnya, Ganjar Pranowo, berkomitmen penuh membawa kesejahteraan rakyat melalui 21 program unggulan. Salah satunya penyediaan lapangan kerja.
Baca juga : 2.579 Personel Gabungan Amankan Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK Hari Ini
“Maka tertulis di dalam program kami yang sudah diumumkan secara luas kita akan membuka 17 juta lapangan kerja. Itu yang akan disediakan oleh negara nantinya,” imbuhnya.
“Kami sudah menghitung semua. Yang kami katakan tadi kalau melihat struktur anggaran negara, (program) itu bisa dipenuhi,” sambung Eks Menkopolhukam itu.
Dalam acara Fun Walk di Kabupaten Karimun, turut hadir mendampingi Mahfud Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Acara tersebut dihadiri ribuan masyarakat pendukung Ganjar-Mahfud di Kabupaten Karimun. (Z-8)
Baca juga : Prabowo tidak Akan Mundur dari Menhan
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
KETUA DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved