Civitas UGM Desak Presiden Jokowi kembali ke Koridor Demokrasi

CIVITAS akademika Universitas Gadjah Mada mengeluarkan petisi bagi Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1) sore.

"Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, serta menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," kata Prof Koentjoro.

"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," lanjut dia.

Baca juga : Indonesia Menuju Negara Otoritarianisme

Prof Koentjoro menyampaikan, petisi tersebut dibuat didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. "Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM," kata dia.

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud 
penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Jokowi sebagai alumnus semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga : Jokowi Menyiratkan Sepaham dengan Anies soal Kebebasan Berpendapat

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada. "Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara."

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Prof Koentjoro mengingatkan Presiden Jokowi tentang pesan yang pernah disampaikan Presiden Soekarno tentang Universitas Gadjah Mada. "Gadjah Mada adalah sumbermu. Gadjah Mada adalah mata airmu. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiaadan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora." (Z-2)

Baca juga : Politik Dinasti di Indonesia Kurang Sehat