Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBAGIAN bantuan sosial (bansos) yang menampilkan stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 dinilai Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) merupakan bentuk koruptif bahkan penyelewengan kekuasaan dan anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan juru bicara TPN GP Chico Hakim saat dihubungi, Sabtu (27/1).
"Betul, termasuk penyelewengan kekuasaan dan anggaran negara. Bisa dikatakan korupsi," ujarnya.
Praktik curang tersebut, menurutnya, harus diawasi secara ketat oleh Bawaslu, termasuk tim pendukung para paslon. Dari TPN GP, sambungnya, telah memerintahkan para relawan, caleg, juga partai koalisi dari berbagai tingkatan untuk ikut mengawasi dan melaporkannya kepada tim.
Baca juga: Koordinasi ke Kemensos, Bawaslu Telusuri Bansos Berstiker Prabowo-Gibran
"Kami memerintahkan jajaran di TPN dan TPD sampai tingkat yang paling bawah dan relawan kami juga caleg dari partai pendukung untuk melakukan pelaporan jika menemukan hal seperti itu. Kami berharap pemilu ini bersih, jujur, dan adil serta mengimbau semua elemen di masyarakat caleg maupun pejabat pemerintah untuk menjaga pemilu ini menjadi pemilu yang bersih, jujur, dan adil menjaga demokrasi kita bersama," ujarnya.
Maraknya bantuan sosial yang bergambar paslon tertentu sudah selayaknya ditindaklanjuti dengan tegas. Apalagi kalau bantuan sosial yang dimaksud dari negara yang disalurkan ke daerah-daerah dan ditempel stiker paslon tertentu.
Baca juga: KPK Ingatkan Konflik Kepentingan Embrio Korupsi dalam Bansos Berlogo Calon
"Ini tentu suatu pelanggaran. Namun bila bukan dari bantuan negara bansos atau bantuan sembako, juga perlu ditulis lagi apakah itu bantuan dengan nilai sesuai yang ada maksimal dalam undang-undang pemilu aturan yang berlaku atau melebihi. Dan ini juga bisa menjadi pelanggaran," ungkapnya. (Z-2)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved