Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyiapkan jutaan kader sebagai saksi yang akan ditugaskan di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia untuk mengawal perolehan suara pemilu legislatif (pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Hanura, Benny Rhamdani di sela-sela peresmian Kantor BSN di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1). Acara tersebut dihadiri ratusan kader dan saksi yang akan bertugas di 38 provinsi seluruh Indonesia.
Benny mengatakan, penyiapan saksi tersebut sebagai salah satu upaya Partai Hanura untuk memastikan gelaran Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil (jurdil). Terlebih lagi memastikan kemenangan partainya
"Ini adalah bagian dari partisipasi kita untuk mengawal demokrasi yang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia, tentu subjektivitasnya memastikan satu suara Hanura adalah satu suara yang berharga karena setiap suara itu diberikan oleh rakyat," ujarnya.
Baca juga: Tiga Cawapres Didesak Paparkan Gagasan Konkret soal Transisi Energi
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) ini merinci partainya telah menyiapkan 1.600.000 saksi secara nasional yang akan bertugas di 38 provinsi untuk mengawal suara Hanura, sekaligus pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di semua TPS
Dari jutaan orang tersebut, kata Benny, nantinya akan ditugaskan dua orang di setiap TPS yang terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri maupun 3.059 TPS di luar negeri.
"Ada 1.600.000 sumber daya manusia (SDM) yang siap ditugaskan untuk bertarung mengawal suara Pemilu 2024 baik tingkat pemilihan legislatif maupun pilpres, dari tingkat desa sampai nasional. Kita tidak mau ada kencurangan dalam Pemilu 2024 ini dan kita akan menempatkan setiap TPS dua orang," ucapnya.
"Kemudian setiap hasil perhitungan suara semua formulir di-upload dan di-input ke dapur perhitungan. Dapur perhitungan ini secara berjenjang, ada di kabupaten/kota yang bernama saksi cabang, kemudian dia naik ke daerah provinsi, setelah itu naik ke Badan D Nasional," sambungnya.
Benny menjelaskan, bahwa kantor pusat BSN tersebut nantinya menjadi sentral untuk menghimpun semua pemungutan suara di seluruh TPS, sekaligus akan memantau pergerakan suara secara real count.
Dia menyebut telah menyiapkan SDM yang berkompeten di bidangnya untuk memantau dengan sistem yang canggih sehingga tidak ada celah-celah sedikitpun lawan politik melakukan kencurangan.
Benny mengatakan, hal tersebut dilakukan partai untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan di gelaran pesta demokrasi lima tahunan, dinodai dengan cara-cara culas, sebagaimana isu yang marak beredar di ruang publik.
"Ini era digitalisasi kita punya IT, SDM yang sangat ahli di IT, di mana setiap saksi di TPS nanti wajib memegang formulir C1, ini dokumen resmi hasil perhitungan suara. Nah, dokumen C1 ini nanti difoto kemudian dikirim ke cabang BSN sampai ke nasional, selain itu di dapur nasional mereka juga akan melakukan input, jadi tidak ada satupun suara yang tercecer," katanya
"Kita ingin pemilu ini benar-benar penghormatan kepada suara rakyat yang telah datang ke TPS menyerahkan kepercayaannya melalui proses pencoblosan baik coblos caleg, partai maupun capres-cawapres," tambahnya.
Dia menyatakan jutaan saksi yang ditugaskan Partai Hanura untuk mengawal suara partainya dan Ganjar-Mahfud merupakan petarung dan kader terbaik partai yang dipimpin oleh Oesman Sapta alias Oso
Benny meminta kepada semua kader untuk tidak takut kepada bentuk intimidasi apapun demi memperjuangkan muruah partai dan demokrasi yang bersih dari tangan-tangan kotor yang haus dengan kekuasaan.
"Saya sampaikan bahwa yang kita tugaskan ini merupakan kader terbaik, mandat yang sangat berat kita berikan kepada mereka. Tapi saya yakin kader Partai Hanura ini semuanya petarung, kita tidak boleh kalah kepada orang--orang yang harus dengan kekuasaan dengan merusak nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun bertahun-tahun," tandasnya. (RO/J-2)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved