Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyarankan agar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) segera melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Itu langkah yang tepat. Hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan berlarut-larut karena dapat menciptakan ketidakadilan pemilu,” ujar Ray kepada Media Indonesia, Jumat (19/1).
Sekalipun membawa kasus politisasi bansos ke Bawaslu tidak akan menyelesaikan masalah, menurutnya itu tetap perlu dilakukan sebagai upaya mencari keadilan. Ray sendiri pesimistis itu akan ditindak mengingat kualitas Bawaslu yang sekarang jauh dari harapan, lamban dan serba takut.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Dukung Timnas AMIN Pidanakan Dugaan Politisasi Bansos
“Tapi setidaknya laporan ini nanti dapat dicatatkan di Bawaslu. Saya sendiri menyarankan agar satu minggu sebelum hari pemilu, pembagian bansos dijedakan,” tandasnya.
Sebelumnya, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengaku pihaknya mendukung penuh langkah Timnas Amin yang siap memerkarakan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Baca juga: Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takuk Kalah
Chico menegaskan bansos berasal dari APBN dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pasangan calon tertentu.
“Dugaan penyalahgunaan bansos sebagai alat kampanye paslon 2 sangatlah berdasar. Kita bisa lihat bahwa di daerah-daerah banyak sekali semacam indikasi-indikasi adanya titipan-titipan pesanan dari petugas yang membagikan bansos,” jelas Chico. (Z-11)
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved