Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dinilai banyak menimbulkan dampak negatif. Terutama dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut," ujar Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Arjuna dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1).
Oleh karenanya, Arjuna menekankan subsidi BBM dan LPG masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM, agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Salurkan BBM dan LPG Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
"Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif," jelasnya.
Kebijakan yang digaungkan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan menggerus daya beli masyarakat beli masyarakat. Sehingga, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Jadi jangan salah dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan malah rakyat miskin yang jadi korban. Ini tidak adil," tuturnya.
Baca juga : Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM, LPG, dan Listrik untuk Program Makan Gratis Jika Menang
Sebelumnya, pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dilakukan di tengah besarnya nilai utang yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan efisiensi harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah. Utang tersebut dampak dari masa pandemi covid-19.
"Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan," kata Eddy dikutip Kamis, 11 Januari.
Eddy memastikan, subsidi yang akan diefisiensikan ialah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta tabung gas LPG 3 kg. (Medcom/Z-7)
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
Pengamat menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
Prabowo memastikan subsidi BBM tetap dijaga setahun ke depan untuk 80% rakyat. Kelompok mampu diminta bayar harga pasar demi subsidi lebih tepat sasaran.
Dari 11 kasus tersebut dua di antaranya ditangani langsung oleh Polda Kaltim, sementara sisanya diungkap oleh Polres Berau dan Polres Kutai Barat.
SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap terjaga dan terkendali.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai PT Pertamina (Persero) masih memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung selisih harga BBM.
KABAR rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang diisukan mulai berlaku per 1 April 2026 memicu kepanikan warga di Kabupaten Sidoarjo.
Distribusi BBM dipastikan aman selama mudik Lebaran 2026 dengan armada tangki, SPBU kantong, dan sistem pengendalian distribusi terintegrasi di seluruh Indonesia.
Melalui sistem RTC, aktivitas penyaluran energi dipantau secara digital guna memastikan operasional mobil tangki berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan operasional perusahaan.
PT Pertamina (Persero) memprediksi konsumsi BBM akan meningkat sebesar 7,6% pada arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/26.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved