Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SURVEI terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menyebutkan, elektabilitas pasangan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar/Cak Imin (Amin) terus mengalami peningkatan. Hal itu berlawanan dengan elektabilitas dua pasangan capres lainnya yang stagnan dan mengalami penurunan.
Dalam survei yang dilakukan pada periode 27 Oktober 2023 sampai 1 November 2023 itu, suara untuk Anies dan Muhaimin tercatat sebesar 24,4%. Lalu, sempat turun pada periode 23 November 2023 sampai 1 Desember 2023 menjadi 22,8%. Kemudian naik lagi pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 menjadi 25,47%.
“Ada dinamika positif buat Anies Baswedan, naik dari 22,8% ke 25,5% kalau saya bulatkan,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (18/1).
Baca juga: Survei: Anies-Muhaimin bakal Kalahkan Prabowo-Gibran di Putaran Kedua Pilpres
Kebalikan dari elektabilitas Amin, tren negatif terjadi pada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Suara untuk mereka konsisten turun dalam tiga periode survei.
Suara Ganjar-Mahfud pada 27 Oktober 2023 sampai 1 November 2023 sebesar 30%. Lalu, pada 23 November 2023 sampai 1 Desember 2023 turun menjadi 25,6%. Kemudian, turun lagi pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 menjadi 22,96%.
Tak berbeda jauh dengan hasil yang didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud, suara pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka stagnan alias mentok di angka yang tak berbeda jauh.
Baca juga: Elektabilitas Anies-Muhaimin sudah Lampaui Ganjar-Mahfud MD
Pada survei 27 Oktober-1 November elektabilitas 39,7%. Sebulan kemudian atau survei 23 November-1 Desember elektabilitas naik signifikan sampai menyentuh angka 45,8%. Setelah itu, suara justru stagnan dan turun tipis 0,1% menjadi 45,79%.
Survei tersebut dilakukan dengan mewawancarai 1.200 orang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.
Indikator Politik Indonesia menggunakan metode stratified random sampling dengan margin of error kurang lebih dua persen. Sementara itu, tingkat kepercayaannya mencapai 95%.
(Z-9)
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie gencar turun ke akar rumput.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved