Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat LPS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024.
Dalam sambutannya, Presiden berharap pembangunan kompleks perkantoran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Pasalnya bila LPS sudah memulai, artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi.
"Selain itu, hal ini dapat meningkatkan rasa aman masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Karena LPS segera akan berkantor di IKN. Bank Indonesia, juga akan segera berkantor di IKN. Groundbreaking kantor LPS ini membuktikan kesungguhan komitmen dan kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota negara berkelas dunia," kata Presiden, melalui keterangan yang diterima.
Baca juga : Presiden Joko Widodo Akan Tawari Investasi IKN Saat Bertemu PM Jepang
Kompleks perkantoran LPS bernama Arthadhyaksa, yang bermakna pelindung nasabah, pelindung harta nasabah.
Baca juga : Netizen Keluhkan Susah Sinyal di Kawasan IKN
Pembangunan ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 akan dibangun gedung utama yang merupakan pusat operasi LPS. Tahap kedua, ketiga dan dilanjutkan dengan pembangunan dua gedung lainnya serta fasilitas-fasilitas pendukungnya.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pembangunan Kantor Pusat LPS di IKN, bertujuan untuk mendukung program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah, serta bentuk nyata dari LPS untuk memberikan rasa aman dan rasa tenang melalui program penjaminan bagi nasabah perbankan dan asuransi di seluruh pelosok negeri.
Purbaya memaparkan fungsi utama LPS sebagai pelindung masyarakat melalui program penjaminan simpanan perbankan dan penjaminan polis asuransi, turut memberikan inspirasi bagi kami dalam mengembangkan filosofi Kompleks Perkantoran LPS di IKN dengan nama Arthadyaksa, yang memiliki makna yaitu Artha yang berarti harta atau kekayaan, dan Adhyaksa yang berarti pelindung, yang bila digabungkan menjadi Arthadyaksa yang artinya adalah pelindung harta atau pelindung dana nasabah.
"Filosofi ini sangat relevan dengan fungsi utama LPS dan memberikan semangat tersendiri bagi kami dalam mendirikan kantor LPS di IKN, sekaligus menjadi pembangunan perdana kantor LPS, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa Kantor LPS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Kami bangga dapat membangun kantor LPS perdana di Ibu Kota Nusantara," kata Purbaya.
Purbaya optimistis pembangunan Komplek Perkantoran LPS di IKN berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Pembangunan Gedung LPS kami bagi menjadi tiga tahap dimana pada tahap pertama insya Allah akan rampung pada akhir tahun 2024. Sedangkan tahap kedua dan ketiga akan kami selesaikan seiring dengan dengan berkembangnya ekosistem IKN menjadi smart forest city," tutup Purbaya. (Z-8)
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim simpanan sebesar Rp237 miliar milik 42.248 nasabah dari 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta BPR Syariah (BPRS).
LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim simpanan nasabah Rp237 miliar milik 42.248 nasabah bank yang dilikuidasi. Pembayaran kepada nasabah 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPRS Saka Dana Mulia, Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
OJK berupaya memastikan agar seluruh BPR berada dalam kondisi sehat dan telah memenuhi rasio permodalan, serta indikator-indikator kinerja individual lainnya.
MENYIKAPI potensi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) bangkrut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah, selain terkait tata kelola berpotensi fraud.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved