Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK enam kasus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2019-2023 dihentikan, karena beragam alasan.
“Baik untuk yang tadi ditanyakan yang dihentikan betul ada enam, yang pertama Darwan Ali, karena meninggal dunia,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Rabu (17/1).
Kasus kedua yang dihentikan yakni menjerat mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Nawawi enggan memerinci perkaranya, tapi, KPK menyetopnya karena Fuad meninggal.
Baca juga: KPK Klaim Selamatkan Aset Hasil TPPU Senilai Rp525,4 Miliar
Perkara lain yang disetop yakni dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim, dan Itjih Nursalim. Kasus kedua orang itu perkara pokoknya diputus oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga KPK tidak bisa melakukan tindakan lanjutan.
Lalu, Nawawi menjelaskan perkara lain yang disetop menjerat Budi Juliarto. Dia enggan memerinci kasusnya, tapi, KPK menyetop karena tersangkanya meninggal. “Budi Juliarto juga meninggal dunia, kita hentikan juga penyidikannya,” ujar Nawawi.
Baca juga: KPK Kumpulkan Berkas Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat di KKP dan Kominfo
Menurut Nawawi, ada juga perkara yang dihentikan karena tersangkanya terkena stroke berat. Kasus itu menjerat Yakub Purnomo. “Yakub Purnomo, sama juga ini stroke berat, dan perkaranya juga sudah kadaluarsa,” ujar Nawawi.
Menurut Nawawi, kasus Yakub dihentikan bukan hanya karena penyakit yang diderita orang itu. Perkara itu juga sudah kadaluarsa karena sudah 12 tahun mangkrak. “Kita temukan berkas pun juga sudah agak sulit ditemukan, jadi, sudah sangat lama, kadaluarsa, kita hentikan,” ucap Nawawi.
Perkara terakhir yang dihentikan menjerat pihak bernama Fasih. Menurut Nawawi, orang itu bekerja sebagai salah satu rektor di kampus negeri. “Kemudian yang terakhir ini sudah Fasih, ini rektor di mana nih? Ini sudah kondisinya sudah stroke permanen, itu yang kita hentikan enam,” tutur Nawawi. (Z-3)
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
PM Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk melakukan penyelidikan independen terkait kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan sepuluh kendaraan terjadi di KM 85 Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu (10/7)
Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM memastikan memantau penanganan kasus 18 remaja yang mengalami penyiksaan oleh anggota Polda Sumatra Barat.
Pelaku dalam kasus ini diberitakan menerima uang sebesar Rp5 miliar jika berhasil menjual uang palsu senilai Rp20 miliar.
Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU.
MA siapkan 14 langkah guna mengembalikan kepercayaan publik ke sistem peradilan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah mendatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Kamis 28 Desember 2023.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nonaktif Firli Bahuri akan disiapkan
Dewas KPK mengirimkan salinan putusan vonis pelanggaran etik Firli Bahuri kepada Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved