Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan bantuan sosial (bansos) rawan dipolitisasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar perlu ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Untuk itu, saya kira perlu ada pengawalan dan pengawasan yg ketat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan pemenangan calon tertentu. Agar fair, akuntabel dan transparan, perlu ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa bansos tidak terkait dengan calon tertentu, dan bansos dibiayai oleh APBN," ujar Lili, Kamis, (4/1).
Baca juga: Ini Respons Mendag usai Dituding soal Politisasi Bansos
Lili mengatakan bansos rawan disalahgunakan untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, menurutnya peluang untuk menyelipkan pesan bahkan instruksi untuk memilih calon tertentu sangat terbuka.
Seperti pernah diberitakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menyampaikan pernyataan bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anak sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: Istana: Bagi-bagi Bansos tidak Ada Kaitannya dengan Pemilu
"Memang bansos akan sangat rawan disalahgunakan untuk mempengaruhi pemilih. Ini sangat berbahaya. Peluang utk menyelipkan pesan atau bahkan mungkin instruksi untuk memilih calon tertentu sangat terbuka. Seperti yang pernah diberitakan di media massa, ada pejabat yang mengatakan jika ingin bansos berlanjut maka pilih Prabowo-Gibran. Jadi, akan sangat rawan dan potensi disalahgunakan sebagai alat mobilisasi pemilih," papar Lili.
(Z-9)
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
KETUA DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved