Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai hasil survei tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam Pemilu 2024.
Hal itu dikarenakan hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei kerap menampilkan hasil berbeda dan di luar batas margin of error. Padahal seharusnya, perbedaan hasil tidak akan menjadi masalah jika masih berada pada batas margin of error.
"Saya melihat hasil survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan, buktinya ada berbeda," terangnya saat dihubungi via telepon di Restoran Bumi Aki, Puncak Pas, Kamis (28/12).
Baca juga: Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran
Ia pun meminta agar publik berhati-hati dengan opini yang bisa terbentuk dari hasil survei. "Supaya kita tidak digiring," imbuhnya.
Publik pun diminta untuk bersikap kritis terhadap hasil survei elektabilitas pasangan calon. "Sepanjang tidak dibuka sumber pendanaannya, sepanjang itu publik harus pertanyakan hasil survei. Jangan langsung terima hasil survei. Bongkar sumber pendanaan, bongkar metodologinya, termasuk kuesionernya," tambahnya.
Baca juga: Polling: 92% Masyarakat Nilai Pernyataan “Ndasmu Etik” Prabowo Tidak Pantas
Emrus menambahkan metodologi survei yang digunakan lembaga survei pun perlu didiskusikan lebih lanjut. Selain metodologi, pertanyaan survei pun berbunyi jika pemilu dilakukan hari ini. "Itu kan pada saat kalau andaikan pemilu hari ini. Artinya sangat dinamis," tegasnya.
Komunikolog itu juga menyebut beberapa contoh pilkada yang justru dimenangkan oleh paslon dengan elektabilitas rendah dan tidak diunggulkan.
"Coba cek beberapa pilkada yang justru dimenangkan kandidat dengan elektabilitas rendah," tambahnya.
Sebelumnya, dua lembaga survei kenamaan, CSIS dan Indikator Politik mengeluarkan hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Hasil survei CSIS menyebutkan paslon Prabowo-Gibran unggul 43,7%, Anies-Muhaimin 26.1% dan Ganjar-Mahfud 19.4%. Sementara Survei Indikator Politik: elektabilitas Prabowo-Gibran 46,7 Persen, Ganjar-Mahfud 24,5 Persen, Anies-Muhaimin 21 Persen. Perbedaan ini cukup mencolok, meski survei dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
Emrus menekankan bahwa pertarungan belum dimenangkan kendati sudah mengantongi hasil survei elektabilitas tinggi. Ia pun meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran.
"Oleh sebab itu, para 3 kandidat silakan berjuang, para tim sukses, rangkul rakyat, dekati rakyat, kasih program yang rasional yang operasional. Misalnya sumber pendanaannya dari mana? Masuk akal gak?" pungkasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan, walau semangat untuk pilpres satu putaran begitu besar dikejar oleh Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, belum jadi kenyataan.
“Untuk Prabowo-Gibran satu putaran hari ini sangat kecil kemungkinannya. Dengan kondisi dinamika pasar politik yang dinamis dan demokratis, artinya tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dari aparat atau pelanggaran pemilu, masih cukup sulit, dan butuh kerja keras,” kata Nyarwi hari ini (28/12).
Adapun dua hasil survei elektabilitas terkini, masih menyisakan ruang cukup besar yang bisa diperebutkan tiga paslon. “Rentangnya masih cukup lebar. Menurut hitungan saya, masih perlu sekitar 8% lebih kalau mau satu putaran,” sebut Nyarwi hari ini.
Dari persentase itu, terdapat pemilih yang sulit didekati, butuh kerja keras untuk diyakinkan. Karena rentang yang masih cukup itu, paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus optimis bisa mempertebal suara dan dukungan.
“Tentu akan terjadi kompetisi yang cukup sengit, maka perlu untuk mempertebal basis dukungan, termasuk mendekati segmen pemilih targeting tadi,” ujar Nyarwi.
Dengan program-program yang mumpuni, paslon masih bisa berebut suara pemilih di bawah 40 tahun.
“Kalau berhasil, tentu ruang untuk mereka masuk putaran kedua sangat mungkin,” imbuh Nyarwi.
Nyarwi yang juga Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan, sisa waktu kampanye 1,5 bulan lagi, waktu yang panjang namun harus dipergunakan dengan baik.
Ketiga paslon harus bersikap kritis terhadap dinamika politik, termasuk beragam hasil survei elektabilitas capres-cawapres. “Tetapi ini menandakan bahwa peluang Ganjar-Mahfud dan akan sangat terbuka untuk lolos di putaran kedua. Baik Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin masih sangat kompetitif," tandas Nyarwi. (RO/Z-7)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tidak perlu dipersoalkan lagi. Bahkan, ada pengakuan diam-diam dari dua pasangan calon lainnya.
Andi Muhammad Asrun, menyatakan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved