Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PASANGAN calon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar disebut hanya memiliki gagasan yang menjadi modal utama dalam meraih kepercayaan publik untuk bisa memimpin nantinya. Pelatih Timnas Amin Ahmad Ali saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/12) mengatakan Amin tidak memiliki banyak alat peraga kampanye (APK). Sebab memenangkan kepercayaan publik bukan dengan pertandingan APK tapi dengan gagasan yang lebih baik.
"Kami mau juga memiliki APK yang banyak, tapi kami tidak punya duit. Yang ada kami memiliki gagasan, sehingga kemudian itulah modalnya Mas Anies untuk maju. Karena bagi kami, ini bukan pertandingan APK, pertandingan siapa banyak APK. Tapi pertandingan siapa yang memiliki gagasan lebih baik, sehingga kemudian insyaallah yang kami lakukan akan memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, sehingga kemudian gagasan-gagasan itu bisa sampai ke masyarakat," paparnya.
Pelaporan ke Bawaslu tentang dana kampanye yang dinilai jomplang menurutnya dana tersebut merupakan dana yang dimiliki sebelum kampanye. Sehingga bukan hal aneh dana yang dimiliki senilai yang disampaikan ke penyelenggara pemilu.
Baca juga: Bawaslu: Pemasangan APK di Tiang Listrik Masuk Pelanggaran Pemilu
"Dana Rp1 miliar itu angka yang besar menurut saya, yang dilaporkan dana kampanye itu dalam rekening kampanye saat sebelum daftar menjadi calon presiden. Saya tidak yakin kalau ada orang di republik ini yang membuka rekening dan mengisi uang melebihi Rp1 miliar. Karena saat dilaporkan itu sebelum ada kegiatan kampanye, nah dalam perjalanannya kemudian mengisi, dalam perjalanan kan kemudian dana kampanye itu terdiri sumbangan, ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk barang, APK dan lain-lain. Jangan terlalu baperlah bilang sama teman-teman yang suka lapor-lapor itu," cetusnya.
Dia pun mengkritisi tentang temuan PPATK terkait dengan temuan anggaran janggal. Dalam keterangannya Ali meminta PPATK untuk transparan sehingga tidak hanya menjadi gaduh semata. Sebab hal itu akan mengganggu kualitas demokrasi kita. PPATK diminta untuk segera melakukan penelusuran dan mengumumkan kepada publik.
Baca juga: KPU Larang Capres-Cawapres hingga Timses Bawa Alat Peraga Kampanye
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan. Sehingga kemudian, PPATK jangan suka buat gaduh, ini bukan kali pertama PPATK melempar isu dan kemudian dia tidak bisa membuktikan itu. Saya minta, PPATK membuktikan apa yang sudah menjadi statement dia. Karena itu nanti akan mengganggu kualitas demokrasi kita," pungkasnya. (Sru/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan keprihatinannya atas persepsi masyarakat terhadap KPK dalam lima tahun terakhir.
Kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.
Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Sirekap mengalami berbagai macam persoalan dan menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
Menurut Sekjen DPR RI, ketika ada perilaku yang tidak baik dari anggota DPRD itu, masyarakat langsung menganggapnya bahwa itu dilakukan oleh DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved