Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON legislatif (caleg) Dapil DKI Jakarta III Erwin Aksa berjanji akan memperjuangkan masalah-masalah klasik yang selama ini masih dihadapi warga DKI Jakarta, terutama urusan perut atau kesejahteraan.
Baca juga: Silaturahmi ke Muhammadiyah, Politikus NasDem Jalin Sinergi
Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, dirinya akan memprioritaskan mencari solusi bagi masalah klasik warga Jakarta.
"Salah satu urusan perut yang menjadi persoalan klasik di Ibu Kota adalah mengenai pembukaan lapangan kerja. Jakarta, tambahnya lagi, selama ini menjadi kota impian banyak generasi muda untuk berkarir dan berkembang," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (23/12).
Baca juga: Caleg Nasdem Farahdibha Tenrilemba Temui Relawan P24 Kuningan
Akibatnya, sambung Erwin, urbanisasi terus meningkat, sehingga penambahan pencari kerja baru lebih sedikit dibandingkan lapangan kerja yang tersedia, sehingga pengangguran masih terjadi. Pendatang dan penduduk setempat bersaing mendapatkan pekerjaan.
Untuk ini, Erwin Aksa mengatakan pihaknya akan mendorong investor agar membuka bisnis di Jakarta, sedangkan jika dibutuhkan regulasi pendukug, dia akan merealisasikannya di DPR RI.
“Artinya, investasi di DKI Jakarta harus mendapatkan dukungan regulator di daerah. Bentuknya kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan berbisnis, sehingga investor tertarik membuka usaha di dalam negeri, dan akhirnya menambah lapangan kerja,” tandasnya.
Adapun langkah-langkah yang akan dilakukannya untuk memperjuangkan masalah klasik DKI Jakarta adalah dengan memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan di DPR RI benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada rakyat.
Dengan demikian, ujarnya, fungsi politisi di lembaga legislatif akan signifikan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Lebih jauh, Erwin Aksa mengatakan persoalan lain yang perlu diatasi segera adalah soal kepadatan Jakarta. Dia mengakui kepadatan Ibu Kota dan terbatasnya kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) menyebabkan sering terjadi kelangkaan air bersih.
Untuk mengantisipasinya, paparnya, ada warga yang menggunakan air tanah yang sering kali keruh dan juga dapat merusak lingkungan. Untuk itulah, dia menilai DKI Jakarta perlu meningkatkan kapasitas maupun jumlah IPA. (P-3)
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved