Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KURATOR Ibu Kota Nusantara (IKN), Ridwan Kamil menegaskan membangun IKN bukan berarti serta merta menelantarkan permasalahan Jakarta. Menurutnya, berbagai persoalan Jakarta justru berkurang dengan pindahnya status ibu kota.
"Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100%, tetapi ibarat kalau kita nahan beban pakai tas ransel, ini kilogram berat kita udah agak berkurang dengan konsep IKN walaupun beban beratnya masih ada," kata Ridwan Kamil di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jum'at (22/12).
Ridwan Kamil memiliki peran khusus yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di IKN. Dia diminta untuk menjadi kurator sekaligus pengawas arsitektur untuk bangunan-bangunan di IKN.
Baca juga : Kementerian PUPR: IKN Dirancang agar Tak Miliki Wilayah Kumuh
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan apapun yang mengurangi beban Jakarta adalah sebuah solusi. Menurutnya, IKN bisa membantu Jakarta mengatasi kemacetan, polusi serta ketimpangan.
"Supaya tidak polusi tidak macet? kalau saya ya usulin WFH (work from home) itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas covid-19 kita bisa WFH," jelasnya.
Menurutnya, pindahnya Ibu Kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta. Memungkinkan Gedung Kementerian akan beralihfungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang bisa dirasakan warga Jakarta.
Baca juga : Bahas DPR Pindah ke IKN, Legislator: Kalau Gedung tak Ada, Jangan Pindah
Saat ini, kata dia, aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta itu ada Rp1.600 triliun menurut Kementerian Keuangan, dan Rp300 triliun yang siap dikonversi secepatnya. Tak hanya itu, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun, hal itu harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.
"Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrian gitu ya, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, mengurangi beban banyak sekali," jelasnya.
"Jadi Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi di kemaslahatan," lanjutnya.
Baca juga : Pengamat: Zaki Tepat untuk Jakarta dan RK Cocok di Jabar
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu.
"IKN ini bukan ide Pak Jokowi yang sering orang salah kira, sudah ada zaman kolonial namun gagal, sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya pak Harto ada SK-nya di jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi. Jadi jangan dibahas lagi kenapa-kenapa, bayinya sudah lahir, sudah jadi UU jadi enggak bisa dibalik-kanankan," kata Emil.
"Sehingga IKN ini kita sukseskan, kita bersamai, silahkan kritisi tapi dalam konteks membersamai," lanjutnya. (RO/Z-7)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
TKN pastikan upacara 17 Agustus akan berjalan lancar di IKN
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Presiden mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat pertama bermalam di Istana Garuda, IKN Nusantara.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Golkar masih ragu untuk mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Anies Baswedan unggul jauh dari dua pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dalam survei Indikator Politik Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta Ridwan Kamil menaikkan lagi elektabilitas di Jawa Barat sebanyak delapan persen.
Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil mengaku belum ada keputusan partai apakah dia akan diusung untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved