Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TINGKAT kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menunjukkan tren kenaikan. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebanyak 82,7% publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi pada periode kedua ini.
Baca juga: Polling: 92% Masyarakat Nilai Pernyataan “Ndasmu Etik” Prabowo Tidak Pantas
Di antara yang menyatakan puas tersebut, ada 12,5% yang bahkan merasa sangat puas dipimpin Jokowi. Sedangkan yang menyatakan tidak puas hanya 16,6%, di antaranya 0,8% tidak puas sama sekali, dan sisanya 0,7% tidak tahu/tidak jawab.
Peneliti senior CPCS Hatta Binhud mengatakan, tingginya tingkat kepuasan pada momentum menjelang digelarnya Pemilu 2024 memberikan gambaran akan besarnya harapan publik agar kepemimpinan nasional berikutnya bisa melanjutkan pencapaian program-program pemerintahan Jokowi selama dua periode.
“Kepuasan yang mencapai 82,7 persen menunjukkan bahwa publik bakal memilih pasangan capres-cawapres yang paling memiliki komitmen soal keberlanjutan program Jokowi,” ujarnya lewat keterangan yang diterima, Jumat (22/12).
Baca juga: Mayoritas Publik Nilai Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi
Menurut Hatta, wacana keberlanjutan sudah menjadi harga mati bagi mayoritas pemilih, tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Tentu saja masih ada pemilih yang tidak puas dan menginginkan perubahan, tetapi jumlahnya relatif kecil,” tandas Hatta.
Meskipun kecil, tetapi ceruk ketidakpuasan tersebut masih bisa menjadi signifikan bagi capres-cawapres yang terus menggaungkan narasi perubahan. Sebut saja Anies Baswedan yang sejak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta memposisikan diri sebagai oposisi terhadap Jokowi.
“Jika kita melihat elektabilitas Anies sebelum-sebelumnya, hampir beririsan dengan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi,” lanjut Hatta. Namun faktanya, bersandar pada jargon perubahan saja tidak cukup untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres.
Bergabungnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies dengan membawa gerbong PKB berpotensi memperluas basis dukungan.
Sebaliknya, jelas dia, posisi sulit kini dirasakan oleh pasangan Ganjar-Mahfud yang jenis kelaminnya terasa membingungkan bagi publik. “Di satu sisi ingin mendorong keberlanjutan, di sisi lain Ganjar-Mahfud harus membuat diferensiasi terhadap pasangan Prabowo-Gibran,” ujar Hatta.
Survei digelar pada 7-14 Desember 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (P-3)
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
PENGAMAT politik M Qodari, mengatakan peluang kemenangan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah.
Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0.10% dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 202
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved