Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menerangkan anggota TNI aktif Mayor Teddy Indra Wijaya hanya ajudan Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan Menteri Pertahanan.
Julius menegaskan Mayor Teddy tidak mewakili TNI saat menghadiri debat capres. Julius mengenukakan Mayor Teddy hanya ajudan yang melekat kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
“Dia hanya ajudan yg mengikuti kegiatan Menhan. Tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi (ajudan melekat ikut kegiatan Menhan),” papar Julius kepada Media Indonesia, Senin (18/12).
Baca juga : Bawaslu Proses Netralitas Ajudan Prabowo ke Mabes TNI
“Akan berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye.
Dan akan salah jika yang bersangkutan gunakan seragam militer saat itu,” tambahnya.
Julius menegaskan kehadiran Mayor Teddy di debat capres tidak mewakili institusi TNI atau pribadinya yang ikut berpolitik. Dirinya hanya memposisikan dirinya sebagai ajudan tidak lebih.
Baca juga : Datangi Tempat Berkumpul Prabowo-Gibran,Kenegarawanan Jokowi Dipertanyakan
“Coba cermati Mayor Teddy hanya ajudan tidak punya pengaruh ke dalam atau keluar terhadap partai atau proses pilpres,” terangnya.
Sangat berbeda, kata Julius, jika anggota TNI aktif ikut kampanye sebagai pribadi atau jabatan di luar tupoksinya.
Sebelumnya, Bawaslu RI bakal menyampaikan langsung soal adanya dugaan pelanggaran pemilu oleh Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang merupakan ajudan pribadi calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Baca juga : Keberpihakan Presiden Nodai Prinsip Keadilan
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebut pihaknya saat ini masih menelusuri terkait adanya ASN TNI yang ikut kampanye dan akan menyampaikan hasilnya ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Sudah kita telusuri, betul dan akan kita sampaikan ke panglima TNI. Kita kaji dulu sekarang, kita sampaikan ke panglima TNI untuk tindak lanjut terhadap (Teddy) jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap netralitas TNI karena itu berkaitan dengan netralitas TNI,” ungkap Bagja, kepada wartawan, Senin (18/12).
“Sudah, sedang kami kaji, nanti tindak lanjutnya ke Panglima kita akan sampaikan ke Panglima TNI,” paparnya.
Bagja mengklaim bahwa dugaan pelanggaran pemilu oleh Mayor Inf Teddy Indra Wijaya merupakan temuan dari Bawaslu. Apalagi, kata Bagja, di media sosial pemberitaan soal dugaan pelanggaran netralitas TNI itu terus menyeruak.
“Iya makanya harus dikaji dulu, ini sebagai ajudan apakah boleh demikian atau bagaimana akan kita kaji dulu kemudian kita akan teruskan ke Panglima TNI. Karena kalau termasuk ke dugaan pelanggaran masuk ke netralitas TNI jadi kita akan sampaikan ke Panglima TNI untuk menindak lanjutinya,” tutur Bagja. (Z-4)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved