Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies di Pekanbaru, Riau. Dalam forum itu, Anies mengenakan kaos hitam bertuliskan Wakanda no more, Indonesia forever.
"Iya kan saya selalu sampaikan kita memberikan ruang kepada kebebasan berbicara," kata Anies usai acara Desak Anies di Pasar Sail Pekanbaru, Riau, Rabu, 13 Desember 2023.
Anies mengatakan komitmen itu sudah ditunjukkan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Semua orang boleh berkata apa saja dan tidak ada pelaporan kepada penegak hukum.
Baca juga: KPU Tegur Gibran yang Kompori Pendukung saat Debat Capres
"Tidak usah merasa takut dan itu juga jadi komitmen kita untuk Indonesia ke depan," tegas dia.
Anies meyakinkan anak muda bahwa dirinya berkomitmen menjaga kebebasan berpendapat. Dia tidak mau publik menggunakan kata Wakanda atau Konoha setiap merujuk pada Indonesia karena takut diproses hukum.
Baca juga: Milenial dan Gen Z Dominasi Percakapan Soal Debat Capres di Medsos, Anies Raih Eksposure Tertinggi
"Tidak perlu kalau mau kritik menggunakan kata Wakanda. Itulah kami katakan Wakanda no more, Indonesia forever," jelas dia. (Medcom/Z-7)
Anies bersyukur sudah menuntaskan menyalurkan haknya pada Pemilu 2024.
Capres Anies Baswedan menekankan pentingnya menyerap aspirasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya itu guna mencari akar masalah dan solusi yang tepat.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved