Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JELANG tahun kelima dalam pemerintahan kabinet Indonesia Maju, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir ini.
Tak hanya itu, sejumlah target kinerja lain pun menunggu untuk dituntaskan Kemenkumham pada tahun 2024 mendatang.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan evaluasi kinerja penting dilakukan dalam upaya untuk mengevaluasi pencapaian selama periode tertentu.
Baca juga: Peringatan HAM Sedunia, Menkumham: Keberagaman adalah Kekuatan Indonesia
Selain itu, evaluasi juga vital sebagai pijakan untuk merencanakan strategi kedepan yang lebih efektif dan efisien.
“Coba kita lakukan (evaluasi) dari perjalanan panjang selama satu tahun kita melakukan kegiatan, program. Kemudian mengevaluasi apa hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti, apa hal-hal yang kurang, apa yang (perlu) disempurnakan, dan apa yang harus kita drop,” kata Menkumham.
Pernyataan Menkumham disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
Dalam rakor kali ini, kata Yasonna, merupakan kesempatan untuk saling share, saling bertukar pikiran, dan berdiskusi menyusun strategi, serta mencari solusi dalam menyongsong agenda tahun 2024 dengan seluruh jajaran Kemenkumham.
Baca juga: Yasonna Serahkan Penunjukkan Pengganti Eks Wamenkumham ke Jokowi
Di samping itu, dalam merencanakan strategi ke depan, Yasonna menekankan kepada seluruh jajaran untuk memperhatikan beberapa hal, seperti di antaranya perlunya memastikan bahwa strategi Kemenkumham telah sejalan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
“Kita juga perlu memperhitungkan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi kita, serta kita harus fokus pada penguatan kelebihan kita dan mencari cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada,” tuturnya di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (12/12/2023) petang.
Rakor Kemenkumham dilaksanakan selama empat hari, pada12–15 Desember 2023 dengan menghadirkan 375 orang peserta yang terdiri dari seluruh pimpinan tinggi (pimti) madya, staf khusus, dan pimti pratama dilingkungan Kemenkumham. (RO/S-4)
Yasonna juga meninjau pembangunan Lapas Kumbang dengan tingkat keamanan medium yang sedang berlangsung.
KAPI menyambut baik Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan sistem keimigrasian belum pulih akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Menkumham Yasonna Laoly membantah melindungi buronan KPK Harun Masiku
Seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem KI yang kondusif.
PEMERINTAH memohon kepada Komisi III DPR RI untuk merampungkan pembahasan revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved