Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah meresmikan 11 panelis yang bertugas merumuskan pertanyaan kunci untuk debat capres-cawapres perdana yang dijadwalkan pada Selasa (12/12). Satu di antara panelis debat perdana di Pilpres 2024 yang ditunjuk oleh KPU adalah sosok yang sudah tak asing lagi di dunia hukum, yaitu Lita Tyesta ALW, seorang ahli hukum tata negara yang berasal dari Universitas Diponegoro (Undip).
Lahir di Purwekerto pada 26 September 1960, Lita Tyesta telah menyumbangkan pengetahuannya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Undip, Semarang. Pendidikan tinggi dari tingkat S1 hingga S3-nya berhasil diselesaikan di Undip, menandai dedikasinya terhadap dunia akademis.
Baca juga: Jejak Karier Khairul Fahmi, Panelis Debat Pemilu 2024
Selain menjadi sosok pengajar yang berdedikasi, Lita Tyesta juga aktif di berbagai kegiatan akademis dan kepemimpinan. Ia pernah memimpin sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Undip dalam periode 2006-2011. Selama kepemimpinannya, ia berhasil membawa bagian tersebut menjadi salah satu yang terdepan dalam penelitian dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.
Keahlian Lita Tyesta tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, melainkan juga internasional. Keterlibatannya dalam berbagai konferensi internasional, seperti Archives as a Defense System of Indonesian Maritime Sovereignty Conference (AMCA Conference) di Filipina dan Beginner Voters Participation on 2019 AMCA Conference di Brunei Darussalam, membuktikan reputasinya yang mendunia.
Baca juga: Siapa Ahmad Taufan Damanik Panelis Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024? Ini Profilnya
Di samping aktivitas pengajaran dan konferensi internasional, Lita Tyesta juga terlibat aktif di tingkat lokal. Ia sering didaulat menjadi Tim Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah dan berkontribusi sebagai Tim Penyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah.
Tak hanya itu, dalam perannya sebagai Pembina Racana Pramuka Undip, Lita Tyesta memperlihatkan komitmennya terhadap pengembangan kepemudaan dan karakter generasi muda. Perannya yang luas terlihat pula sebagai Dewan Pengawas Internal pada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Tengah.
Puncak dari perjalanan akademisnya terjadi pada Rabu (6/9) lalu, di mana Lita Tyesta resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Perundang-undangan Undip. Acara tersebut dimeriahkan dengan paparan naskah ilmiah yang disampaikannya, berjudul 'Relasi Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai Dampak Omnibus Law Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja'.
Dengan segala prestasi dan kontribusinya di berbagai bidang, Lita Tyesta ALW menjadi salah satu kekuatan intelektual yang akan turut menentukan arah debat calon presiden pekan ini.
(Z-9)
Anies akan mendapatkan elektoral dari debat. Ini akan mempengaruhi mereka semakin mantap untuk menentukan pilihannya ke pasangan Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengaku bergembira jika Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud setuju dengan perubahan.
Sejauh ini bonus demografi di Indonesia terkesan hanya akan menjadi impian saja.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal permohonan maaf yang disampaikan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurut Anies, hal itu lumrah dilakukan.
Hasil debat kelima atau terakhir capres bisa menentukan Pilpres 2024 akan berlangsung satu atau dua putaran. Gestur dan narasi debat untuk merebut suara pemilih yang belum menentukan.
HARI pemungutan suara hanya tinggal menghitung hari, sekitar 10% dari total pemilih yang menjadi kantong suara merupakan berasal dari kelompok penyandang disabilitas.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved