Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya kepastian hukum untuk bisa menarik investor asing agar menanamkan modal di tanah air. Hal itu bisa dijamin bila dirinya terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 nanti.
Dijelaskannya, ada tiga hal yang bisa menjamin kepastian hukum. Pertama adalah regulasi yang dibuat secara benar, artinya ada partisipasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik di masa mendatang.
“Yang pertama adalah memastikan regulasinya benar dan itu disusun karena partisipasi, ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat,” ujarnya dalam Dialog Capres Apindo, Senin (11/12).
Baca juga : Upah Buruh Terus Jadi Polemik, Ganjar Ingin Terapkan Kebijakan seperti di Jateng
Kedua, lanjutnya, sistem kelembagaan yang sudah ada perlu diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan penyederhanaan sistem yang memaksimalkan digitalisasi. Artinya, perizinan usaha atau penanaman modal tidak begitu rumit.
Poin ketiga, yaitu mencari pejabat atau aktor kredibel untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Menurutnya, sosok tersebut harus mampu menjalankan prinsip good corporate governance (GCG) dan profesional.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar-Mahfud Menurun Karena Faktor Pendukung Jokowi
“Yang terakhir ketika dia sudah tau semua dia sangat profesional, maka dia mengerjakan fungsinya. Bukan orang yang tiba-tiba dipungut karena jatah. Mohon maaf, maka mendefinisikan kredibel buat saya tidak terlalu sulit,” tegasnya.
Ganjar pun menambahkan bahwa dirinya tidak segan untuk menggantikan pejabat yang tidak kredibel. Apalagi pejabat yang terlibat KKN dan persoalan hukum lainnya. (Z-5)
EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.
DIREKTUR LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan mengatakan bahwa sampai saat ini, RUU PPRT masih menggantung dan tidak memiliki kepastian. Perlu dorongan yang kuat agar segera disahkan.
Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
GANJAR Pranowo merespon pertanyaan awak media terkait sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah (Pilkada Jateng). Ini menurutnya.
Megawati diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Adian Napitulu, Ganjar Pranowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama masuk kepengurusan PDIP
Ajang Soekarno Run sebagai penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6)
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
MANTAN Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved