Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBERAGAMAN yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Hal ini sekaligus menjadi sebuah pengingat yang kuat akan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan merayakan keberagaman Indonesia yang sangat berlimpah.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly dalam puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 mengatakan keberagaman ini juga menjadi tantangan bagi kita semua untuk menciptakan masyarakat yang inklusif di mana setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial ekonomi, dapat berkembang dan berkontribusi.
Baca juga: Asal Mula 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia
“One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” ucap Yasonna di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023) malam.
“Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,” tambahnya.
Selain itu, ucap Yasonna, negara hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia, bahkan sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional.
Salah satunya adalah Pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menyusun Indonesian Human Rights Index atau Indeks HAM Indonesia (IHAMI). Tujuan dibentuknya IHAMI adalah sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia.
Baca juga: Komnas HAM: Tahun Politik Momentum Wujudkan Pemenuhan Perlindungan HAM
“IHAMI mengukur dua dimensi hak, yaitu hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. (HAM) juga merupakan merupakan sebuah langkah terobosan di kawasan, mengingat belum ada negara lain di Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM,” ucapnya.
Pada puncak Peringatan Hari HAM tahun ini yang bertemakan “Harmoni dalam Keberagaman (Harmony in Diversity)”, menkumham juga memberikan sejumlah penghargaan kepada lima kabupaten/kota atas capaian terbaik dalam program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM), diantaranya adalah Kota Mojokerto, Kabupaten Tapin, Kabupaten Purworejo, Kota Tasikmalaya, dan Kota Jakarta Timur.
Sementara itu, pemerintah provinsi sebagai instansi pembina KKPHAM di daerah juga diberikan penghargaan. Lima provinsi yang menjadi pembina terbaik di antaranya Provinsi Banten, Bangka Belitung, Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Baca juga: Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin
Tidak hanya itu, lima pelaku bisnis juga diganjar penghargaan malam ini oleh menkumham atas prestasinya meraih status "hijau" setelah melakukan self-assessment uji tuntas melalui aplikasi PRISMA.
Ada pun perusahaan-perusahaan tersebut di antaranya PT BCA tbk, PT BRI tbk, PT Indo Tambangraya Megah, dan PT Bumi Resources tbk.
Untuk diketahui, ini adalah kali pertama Kemenkumham berkolaborasi dengan Komnas HAM dalam menggelar puncak peringatan hari HAM Sedunia.
Sebelumnya, panitia gabungan ini telah menggelar sejumlah kegiatan yang melibatkan khalayak umum, mulai dari lomba mewarnai bagi SD dan sederajat, lomba melukis bagi SMP dan sederajat, kompetisi pembuatan komik HAM digital, dan lain-lain.(RO/S-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Yasonna juga meninjau pembangunan Lapas Kumbang dengan tingkat keamanan medium yang sedang berlangsung.
KAPI menyambut baik Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan sistem keimigrasian belum pulih akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Menkumham Yasonna Laoly membantah melindungi buronan KPK Harun Masiku
Seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem KI yang kondusif.
PEMERINTAH memohon kepada Komisi III DPR RI untuk merampungkan pembahasan revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved