Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan Media Center Indonesia Maju. Media Center ini disebut untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pihak pemerintah.
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tindakan Bahlil itu tentu aneh dan mengejutkan.
“Sebab, mendirikan dan meresmikan Media Center Indonesia Maju bukan ranah tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi/BKPM,” terang Jamiluddin.
Baca juga: Permudah Akses Informasi, Media Center Indonesia Maju Diresmikan
Menurutnya, Bahlil hanya masuk akal bila meresmikan media center untuk kepentingan investasi dan penanaman modal. Di luar bidang itu, Bahlil tentu disfungsional.
Jamiluddin mengungkapkan Media Center Indonesia Maju untuk memberikan informasi dan klarifikasi dari pemerintah seharusnya ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Juru Bicara Presiden.
Baca juga: Bahlil Pertanyakan Megawati yang Sebut Pemerintahan sekarang Mirip Orde Baru
“Dua lembaga ini seharusnya pas mendirikan Media Center yang terkait dengan informasi pemerintah secara umum,” tandasnya.
Selain itu, media center secara spesifik dan sektoral idealnya berada di setiap kementerian atau lembaga negara. Terkait politik dalam negeri misalnya, Kementerian Dalam Negeri tentu relevan mendirikan media center.
“Jadi, pendirian media center oleh Bahlil layak dipersoalkan. Bahlil terkesan sudah mengambil porsi tugas dan fungsi kementerian atau lembaga negara lainnya,” sambung mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Oleh sebab itu, Jamiluddin meminta Presiden Joko Widodo harus menegur keras Bahlil karena melakukan yang bukan tugas dan fungsinya.
“Selain itu, apa yang dilakukan Bahlil dapat merusak harmonisasi dan sinergisitas antar kementerian atau antar lembaga negara. Sebab, kementerian atau lembaga negara tertentu akan tersinggung karena tugas dan fungsinya diambil alih Bahlil,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Jabatan menteri sehari merupakan bentuk pengakuan bagi Putri Otonomi Indonesia dari daerah/kabupaten untuk berkesempatan mendapatkan pengalaman menjadi seorang pemimpin.
Hilirisasi di Indonesia semakin Konkret, Anak Muda Indonesia Dinilai akan Pikir Ulang untuk Pindah Kewarganegaraan
Sinergi dengan berbagai sektor perlu dilakukan untuk mempercepat hilirisasi, salah satunya melalui sektor pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved