Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan pihaknya merasa tidak perlu menghabiskan waktu berpolemik memperdebatkan format debat Capres-Cawapres Pemilu 2024.
"Sayang waktunya masyarakat terbuang percuma untuk menyaksikan polemik soal format debat. Yang pasti paslon Prabowo-Gibran siap mengikuti format apapun yang diinginkan masyarakat dan ditetapkan KPU," kata Rosan, Senin (4/12).
Rosan menegaskan yang terpenting format tersebut meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Didatangi Ganjar, Mahasiswa Uniflor NTT Malah Teriak Prabowo
"Jauh lebih baik kalau setiap paslon berlomba-lomba menyampaikan gagasan besar masing-masing atau mempertontonkan aksi nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya seperti yang kami lakukan sekarang ini setiap hari di seluruh Indonesia," tambah Rosan.
Menurutnya, salah satu contoh yang dimaksud adalah pembagian makan siang sehat gratis setiap hari untuk anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia.
Pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran berkomitmen melakukan pemberian makan siang sehat gratis setiap hari sampai dengan hari terakhir kampanye tanggal 10 Februari 2024.
Baca juga: Prabowo Ingin Indonesia Bisa Produksi Kapal Mobil, Mungkinkah?
"Di TKN Prabowo-Gibran prinsip dalam kampanye kami adalah wajib memberikan manfaat langsung bagi orang lain dan orang banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan untuk kepentingan kami sendiri yang diprioritaskan. Itu sesuai dengan azas kekeluargaan dan prinsip gotong royong," ujarnya.
Nantinya, menurut Rosan, bila Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, program tersebut akan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan dengan anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun atau kurang lebih Rp.1,1 triliun per hari.
Menurut Tim Pakar TKN ada 82,3 juta anak usia dini dan ibu hamil yang perlu dibantu dan menjadi prioritas pemerintah nantinya.
"Selain untuk membebaskan 30 juta lebih anak usia dini dan 4,8 juta Ibu hamil dari bahaya stunting, dampak multiplier ekonominya juga sangat besar. Karena sumber daya manusia yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan tersebut setiap hari bisa mencapai jutaan orang yang akan menikmati pendapatan tambahan dengan jumlah lebih tinggi dari UMR setiap bulannya, " kata Rosan.
Menurut simulasi perhitungan Tim Pakar di TKN Prabowo-Gibran, dari satu program nyata itu saja berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2-2,5 persen setiap tahunnya. (RO/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved