Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) Anies Baswedan menjanjikan ruang berekspresi seluas-luasnya bagi publik. Masyarakat berhak menyampaikan pandangan dan aspirasi tanpa rasa takut.
"Komitmen kami dipegang menjaga Indonesia sebagai negara hukum dan diberi ruang kebebasan untuk berekspresi," kata Anies dalam dialog persama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12).
Anies menyinggung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beleid itu memuat pasal-pasal yang menghambat keberanian orang menyampaikan pendapat.
Baca juga: Kampanye di Kupang, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden
"Kalau masih menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dan Konoha, maka Indonesia masih ada masalah," papar dia.
Anies menyebut dirinya akan merevisi pasal-pasal penghambat kebebasan berpendapat. Supaya masyarakat berani mengeluarkan aspirasinya.
Baca juga: Debat Pilpres Harus Lebih Panas
"Perasaan takut itu tidak boleh ada," tegas dia. (Medcom/Z-7)
Anies Baswedan kecam serangan ke basis pasukan perdamaian PBB yang menewaskan prajurit Indonesia dan mendesak dunia bertindak tegas.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Komisi telah menerima lebih dari 100 surat dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan audiensi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan media sosial karena itu dijamin oleh konstitusi.
Langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat.
PEJABAT publik di Tanah Air diminta untuk memperbaiki komunikasi publik dalam menanggapi aspirasi masyarakat belakangan ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved