Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku minder membuat acara pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan integritas masyarakat usai Firli Bahuri menyandang status tersangka. Dia khawatir instansinya dinilai warga menjilat ludah sendiri.
"Dengan musim yang tidak baik-baik saja saya tanyakan ke Pak Deputinya (di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat), 'masih adakah orang yang datang ke acara kita?' Jangan cuma kita teriak-teriak 'jujur itu hebat', tapi, kita tidak jujur dengan situasi yang ada," kata Nawawi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2023.
Ulah Firli sangat bertolak belakang dengan upaya KPK meningkatkan integritas masyarakat dengan pendidikan antikorupsi. Nawawi bahkan mengaku sempat mengumpulkan beberapa petinggi di Lembaga Antirasuah untuk mengevaluasi jadwal kegiatan pencegahan maupun pendidikan.
Baca juga: 8 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan Terhadap SYL oleh Firli Bahuri
Menurut Nawawi, KPK harus menahan sejumlah kegiatan pendidikan antikorupsi karena kasus Firli dinilai menimbulkan musim yang tidak baik-baik saja bagi Lembaga Antirasuah. Dia juga khawatir acara yang dibuat tidak dihadiri masyarakat karena sakit hati dengan kelakuan Firli.
"Saya meminta kepada para deputi termasuk dikpermas ini untuk mengevaluasi lagi giat-giat lapangan yang harus terus dijalankan di penghujung tahun ini dan atau ada giat-giat yang harus di-hold saja dulu gitu," ucap Nawawi.
Baca juga: 4 Pimpinan KPK Diminta Tidak Mencontoh Firli Jika Dipanggil Polda Metro
Namun, bawahannya meminta tidak semua agenda pendidikan antikorupsi ditunda. KPK ingin acara pencegahan rasuah terkait dana desa di Kalimantan Timur, dan Rakornas Pendidikan Antikorupsi 2023 di Hotel Bidakara Jakarta tetap dijalankan.
"Saya menyetujui untuk tetap dilaksanakan kegiatan ini (Rekonas Pendidikan Antikorupsi 2023), tapi dengan jaminan dari Pak Deputi dan jajarannya bahwa giat ini bakal dihadiri paling tidak sepuluh orang sudah alhamdulillah," ucap Nawawi.
Namun, acara di Hotel Bidakara Jakarta berlangsung dengan ramai. Banyak stakeholder terkait dan masyarakat menyambangi acara itu.
Nawawi mengaku terharu dengan antusiasme masyarakat. Dia berterima kasih karena KPK belum ditinggalkan sepenuhnya.
"Hari ini saya ditampilkan pemandangan seperti ini. Saya tidak tahu harus mengucapkan terima kasihnya dari mana. Terima kasih kesediaan bapak ibu semua untuk hadir dalam giat program Komisi Pemberantasan Korupsi," tutur Nawawi.
(Z-9)
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tidak menyalonkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menginstruksikan penyidik Rossa Purbo Bekti mengabaikan permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait kasus Harun Masiku.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tegaskan perintah penyidikan datang dari pimpinan dan bukan dari Megawati Soekarnoputri.
KPK masih ngotot meminta penggantian hakim di persidangan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pelanggaran etik yang diduga dilakukan hakim dalam memberikan putusan sela terhadap Hakim Agung Gazalba Saleh.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved