KSAD Tegaskan TNI AD Tindak Tegas Personel Tidak Netral

KEPALA Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak memastikan TNI AD netral di Pemilu 2024. Ia tidak ingin nama institusi angkatan darat yang sudah baik justru terganggu apabila TNI tidak netral. Netralitas, ujar Maruli juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo.

"Saya pikir saya pribadi tidak akan meng-gambling-kan nama institusi AD yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau karena ini akan jadi sejarah panjang bahwa kami di TNI AD khususnya tidak netral dalam pemilihan umum," terang Maruli saat memberikan keterangan pers seusai pelantikan dirinya menjadi KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).

Media, ujar Maruli, pasti bereaksi cepat apabila ada persoalan netralitas atau pelanggaran saat pemilu. Bagi personel TNI AD yang tidak netral, ia memastikan akan ada tindakan atau sanksi.

Baca juga: Presiden Resmi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

"Itu sudah pasti ya (sanksi) karena zaman sekarang kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebetulnya," terangnya.

Maruli berjanji akan segera merespons jika ditemukan dugaan pelanggaran netralitas oleh personel TNI AD.

Baca juga: Profil KSAD Jenderal Agus Subiyanto Pilihan Jokowi, Alumnus Akmil 1991

"Saya pikir AD khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," ucapnya.

Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (29/11). Pelantikan tersebut digelar berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Maruli sebagai KSAD.

Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Sebelumnya Maruli mengemban jabatan sebagai Pangkostrad.

(Z-9)