Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjelaskan alasan pembentukan tim hukum nasional Amin. Kelompok itu dibuat untuk memastikan suara rakyat saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dijadikan ladang kecurangan.
"Kami juga menyampaikan kepada rakyat kami ingin agar suara rakyat itu aman sampai ke akhir penghitungan," kata Anies di Swasana Grand Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/10).
Anies mengatakan tim hukum itu dibuat untuk memastikan semua kegiatan terkait Pilpres 2024 yang terjadi di lapangan berjalan dengan baik. Dia tidak mau pesta demokrasi dinodai dengan pelanggaran hukum.
Baca juga: Anies-Muhaimin Bawa Visi Pendidikan, Kesejahteraan, dan Gizi Anak
"Tim hukum nasional ini dibentuk untuk memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh timnas Amin, maupun aktivitas penyelenggaraan pemilu, tentu semuanya berjalan dengan koridor hukum," ucap Anies.
Anies juga menyebut tim hukum itu dibuat sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan dirinya tidak maju sebagai calon presiden hanya untuk memastikan jargon perubahan terjadi di Tanah Air.
Baca juga: Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur
"Bahwa kami bukan saja mengajak kepada semua untuk bersama-sama mendorong perubahan, tapi kami berkomitmen untuk ikut mengawal suara rakyat. Jadi, kami ingin menunjukan kepada semua kami ikut bertanggung jawab dan bentuknya dengan ada tim hukum nasional ini," ujar Anies.
Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir mengatakan kelompoknya sudah tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Tim ini ditugaskan mengantisipasi kecurangan dalam Pilpres 2024 di tiap daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa pilpres kali ini akan berlangsung dengan baik, dengan jujur dan adil. Maka itu tim hukum nasional siap mengawal di daerah-daerah agar menghindari kecurangan tersebut," ucap Ari.
Ari juga menegaskan pihaknya tidak takut dengan intimidasi sejumlah pihak yang nantinya akan dilawan jika melakukan kecurangan. Dia memastikan infrastruktur maupun teknologi yang dimiliki kubu AMIN siap untuk memberikan pembuktian jika mencari bukti kecurangan nanti.
Tim hukum nasional Amin juga dipastikan bakal memberikan pendidikan bagi saksi untuk menjaga kecurangan dalam Pilpres 2024. Mereka dilatih agar bisa melapor dengan cepat.
"Nanti tim-tim hukum di daerah akan turun langsung di lapangan, dan kami sudah melakukan pendidikan kepada saksi-saksi kita agar semua kegiatan yang ada dilapangan akan diambil foto dan akan dikirimkan melalui aplikasi dan akan kami sebarkan," tutur Ari. (Z-10)
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada akhir tahun diharpakan tidak seburuk dengan kondisi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari lalu.
Kalau memang ada suaranya, harus dilindungi. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan.
Masih ada 17 Kecamatan lagi yang tengah dilakukan proses pengitungan suara
Fenomena melonjaknya suara PSI dalam hitungan pileg pada Sirekap KPU sangat tidak wajar karena bertolak belakang dengan hasil quick count.
Pasangan calon (paslon) presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di Kota Pekanbaru dengan raihan sebanyak 289.315 suara.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved