Masyarakat Bisa Bantu Panglima TNI Tegakkan Netralitas Pemilu 2024

PANGLIMA TNI Agus Subiyanto menjawab kekhawatiran publik soal netralitas TNI menjelang pemilihan umum (pemilu). Ia mengatakan TNI sudah melakukan kick off dan membuat posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang diketahui tidak netral.

Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menerangkan masyarakat juga punya peran untuk bantu Panglima TNI jaga netralitas Pemilu 2024.

Menurutnya, netralitas bukan tantangan bagi Panglima TNI. Hal itu lantaran TNI sudah diikat oleh banyak aturan yang membatasi bahkan melarang keterlibatan baik secara personal maupun kelembagaan dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pemenangan kontestan.

Baca juga : Mahfud MD: TNI Sudah Bentuk Posko Aduan untuk Masalah Netralitas

“DPR melalui mekanisme pengawasannya juga akan melakukan pengawasan. Jadi banyak pihak termasuk masyarakat akan membantu Panglima TNI menegakkan netralitas,” ujar Khairul kepada Media Indonesia, Rabu (22/11/2023).

Khairul membenarkan bahwa ada banyak opini yang menyiratkan kekhawatiran atas netralitas dan keberpihakan TNI di pemilu 2024 seiring pengusulan nama Jenderal Agus Subiyanto.

Tetapi, Khairul menilai setelah reformasi ini netralitas TNI dalam Pemilu jauh lebih teruji daripada aparatur-aparatur penyelenggara yang lain, termasuk aparatur penegak hukum.

Baca juga : TNI Kerahkan 446.219 Personel untuk Amankan Pemilu 2024

“Jadi kalau dikhawatirkan kemudian terjadi keberpihakan atau keterlibatan TNI lebih jauh dalam skema pemenangan pemilu, saya kira tidak mungkin ada skema yang sangat mempertaruhkan marwah dan reputasi TNI,” tegasnya.

“Potensi aparat terlibat dalam mendukung pemenangan calon memang selalu ada. Tapi sekali lagi itu baru potensi dan belum tentu faktual,” tambahnya.

Ia pun mengakui penguasa selalu punya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya melalui pengerahan aparatur. Tapi pada 2004 Presiden Megawati gagal terpilih kembali. Padahal rumor keberpihakan aparat juga sangat kuat. Kemudian di 2019, rumor keberpihakan aparat juga bergaung.

Baca juga : Bawaslu Proses Netralitas Ajudan Prabowo ke Mabes TNI

“Tapi mengapa baru sekarang sangat dirisaukan? Apakah para politisi itu terlambat sadar atau karena kepentingan yang berbeda?,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Khairul, memang ada cukup banyak purnawirawan yang akan terjun dalam kontestasi Pemilu 2024 baik di pemilu legislatif melalui berbagai partai politik yang berbeda maupun di tim-tim pemenangan calon presiden.

Maka, Khairul mengingatkan agar selalu memberi peringatan, rambu-rambu atau batasan yang sedapat mungkin bisa menjadi "dinding api" yang memisahkan antara aktivitas politik para purnawirawan dengan kiprah normatif kelembagaan TNI.

“Termasuk soal penggunaan simbol identitas dan penebalan latar belakang korps secara dangkal dalam kontestasi elektoral. Ini harus diingatkan agar jangan sampai menjadi ajang kebencian dan perselisihan yang berimplikasi negatif pada institusi,” tandasnya. (Ykb/Z-7)