Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Arifin Abdul Majid menegaskan bahwa organisasinya tidak berpolitik. Ia juga mengatakan berkumpulnya para kepala desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11) bukan merupakan bagian dari Apdesi. Acara itu turut dihadiri oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.
“Apdesi tidak berpolitik. Itu bukan bagian dari Apdesi,” terang Arifin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/11).
Arifin menegaskan bahwa Apdesi akan melakukan upaya hukum apabila acara di GBK tersebut mengatasnamakan Apdesi. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan Apdesi dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepengurusan Apdesi, terang Arifin, sudah mendapatkan Surat Keputusan Menkumham yakni AHU-0001295-AH.0108 sejak 2021.
Baca juga: Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
“Kami akan tempuh upaya hukum apabila itu mengatasnamakan Apdesi. Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid,” tegas Arifin.
Seperti diberitakan, sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu. Koordinator Desa Bersatu Muhammad Asri Anas yang sempat menjadi bagian dari Apdesi. Ia mengatakan ada beberapa poin yang diharapkan diakomodir oleh calon presiden (capres) ataupun cawapres antara lain reformasi tata kelola desa, dana desa sebesar Rp5 miliar yang bersifat afirmatif, dan evaluasi pendamping desa.
Baca juga: Apdesi Datang Temui Jokowi di Istana, Bantah Bahas Politik
“Poin-poin ini yang kelihatannya Bapak Prabowo (Prabowo Subianto) dan Mas Gibran mau merespons,” ujarnya.
Pada 2022, suara Apdesi sempat terpecah menyikapi wacana tiga periode masa jabatan Presiden Joko Widodo yakni Apdesi di bawah kepengurusan Arifin Abdul Majid dan Apdesi kubu Surtawijaya.
Apdesi kubu Surtawijaya menggelar acara silaturahmi nasional di GBK dan menyerukan dukungan agar Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Namun kepengurusan Apdesi dengan ketua umum Surtawijaya diklaim abal-abal oleh Arifin. Arifin mengatakan organisasinya dicatut. (Ind/Z-7)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Bus rombongan perangkat desa terguling di jalan Tol Tangerang-Merak Kilometer 46, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (21/5) pagi.
Gagasan dan pengetahuan ketiga calon wakil presiden (cawapres) terkait tema energi, sumber daya alam (SDA), agraria, hingga masyarkat adat diuji dalam ajang debat cawapres
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengungkapkan ada beberapa hal terkait dengan isu desa yang saat ini tengah mengemuka
PENELITI senior BRIN Lili Romli menilai deklarasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa pada Prabowo-Gibran beberapa saat lalu sebagai bentuk pelanggaran pemilu berat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved