Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PETUGAS gabungan dari Satpol PP dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menertibkan sejumlah alat peraga kampanye milik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun milik para calon legislatif yang ada di Kota Bengkulu. Tercatat ada sebanyak 3.514 alat peraga kampanye milik capres dan cawapres serta para Caleg yang diketahui melanggar yang terpasang di zona terlarang.
Saat melakukan penertiban dan penurunan alat peraga kampanye (APK) Baliho berukuran besar ada juga milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpasang simpang 4 Polda Bengkulu.
Selain alat peraga kampanye milik pasangan calon presiden dan wakil presiden, ribuan alat peraga kampanye milik calon anggota legislatif baik itu yang akan maju ke DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Bengkulu juga ikut ditertibkan dan diturunkan oleh petugas gabungan.
Baca juga: Satpol PP Tertibkan APK yang Terpasang Sebelum Masa Kampanye
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmad Hidayat menerangkan, penertiban Aps dan Apk tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan semua pihak partai politik dan peserta Pemilu 2024.
Dikatakan Rahmat Hidayat, Sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah beberapa kali berkirim surat dan melakukan himbauan, bahkan langsung memanggil peserta pemilu untuk melakukan penertiban secara mandiri, namun hingga saat ini masih banyak APK dan APS yang melanggar terpasang di zona terlarang.
Baca juga: Ribuan APK di Batang dan Pekalongan Diduga Melanggar
Penertiban ini sendiri menurut Ketua Bawaslu Kota Bengkulu sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 79 bahwa APS atau APK milik peserta pemilu tidak boleh mengandung ajakan, namun nyatanya APS yang terpasang saat ini sudah berbentuk alat peraga kampanye.
Penertiban Aps dan Apk tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan dan difokuskan terhadap APS yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) di jalan utama dan kawasan hijau di Kota Bengkulu.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Bengkulu mencatat sebanyak 3.514 APK yang melanggar yang terdiri dari 725 dari bakal caleg DPR RI, 824 dari bakal caleg DPRD provinsi, 1.627 dari DPRD Kota dan 338 dari caleg DPD RI. (Z-10)
Program dari presiden terpilih, Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis harus menjadi perhatian karena butuh biaya yang tidak sedikit.
KETUA DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, merespons mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo.
Otoritas telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (13/7) kemarin sebagai Thomas Matthew Crooks, 20
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
JUMLAH pelanggan lalulintas selama pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2024 di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah pada 15-28 Juli 2024 mencapai 125.428 kasus.
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan telah menegur ribuan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2024 yang baru berlangsung sejak kemarin, Senin (15/7).
Polisi memaksimalkan menindak pelanggaran menggunakan kamera ETLE yang sudah terpasang. Nantinya, surat penilangan akan dikirim ke alamat pengendara sesuai data pelat nomor kendaraannya.
Ada sebanyak 10 juta pengendara yang terpantau melanggar lalu lintas terekam kamera electronic traffic law enforcement (ETLE).
Kelompok Kerja PBB menyatakan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah dipenjara secara sewenang-wenang dan melanggar hukum internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved