DPR Peringatkan Intelijen Kejaksaan untuk Netral dalam Pemilu

KETERLIBATAN aparat keamanan dalam setiap pemilu bukan lagi rahasia umum atau jadi isapan jempol. Bila dikritisi lebih dalam ketidaknetralan pemerintah sudah menjadi sejarah yang tidak tertulis tapi diingat oleh publik. 

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto dalam rapat kerja DPR dengan Kejaksaan Agung, Kamis (16/11).

"Bagaimanapun juga kita punya sejarah kelam, bagaimana kemudian aparat kita ini melibatkan diri atau kemudian tertarik pada politik praktis, termasuk mohon maaf dengan segala hormat, di lingkungan kejaksaan potensinya ada dan dulu pernah kita rasakan, tapi alhamdulillah sekarang tidak kita rasakan dan kemudian intelijen bergerak dengan cepat," ungkapnya.

Baca juga : Jaksa Agung: Netralitas ASN Kejaksaan adalah harga mati!

Ia menegaskan, badan intelejen dan aparat penegak hukum memiliki fungsi dan kemampuan yang luar biasa yang akan menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Saya hanya mengingatkan, karena intelijen ini punya fungsi yang sangat luar biasa, intelijen misalkan bapak, sudah tidak usah kita pertanyakan, cuma intelijen-intelelijen di bawah ini kan banyak sekali Pak di kabupaten dan kota ini," cetusnya.

Didik meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjaga dengan baik netralitas fungsi intelejennya jangan sampai melakukan intervensi atau penetrasi.

Baca juga : Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Jaga Netralitas di Tahun Pemilu

"Saya mohon dijaga dengan baik, jangan sampai melakukan inteijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di kejaksaan, tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal sama yang sekarang viral"

Dia menekankan dalam undang-undang intelijen negara termasuk di dalamnya intelijen jaksa, dia harus bebas dari asas netralitas. Hal ini kemudian patut untuk diketahui bagaimana upaya jaksa agung dalam mengoptimalkan fungsi intelejen..

"Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengefektifkan, mengoptimalisasi fungsi intelijen jika masyarakat kemudian menemukan ada oknum intelijen di bawah yang melakukan penyimpangan," tegasnya.

Setali tiga uang dia juga berharap kejaksaan juga memberikan akses yang terbuka untuk publik dapat melaporkan jika ada praktik intelijen yang melakukan abuse of power di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Z-4)