Partai Jangan Melulu Urus Politik

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan seluruh partai politik jangan melulu mengurusi masalah politik. Begitu pemilu usai, harusnya partai politik sudah berpikir soal upaya menyejahterakan masyarakat, bukan masih berkutat pada urusan politik.

\"Sebagai partai jangan hanya pikir politik,\" ujar Kalla saat memberi sambutan dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan, begitu pemilu usai, partai-partai politik dituntut untuk merealisasikan janji-janji mereka semasa kampanye, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

\"Bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran, itu esensi partai politik yang baik. Jangan lima tahun hanya berpikir politik terus,\" katanya.

Karena itu, sambung Kalla, berbagai persoalan politik dan ekonomi yang terjadi beberapa waktu belakangan secepat mungkin diselesaikan oleh pemerintah agar pemerintah bersama DPR bisa kembali fokus mengurus rakyat.

\"Sekalipun secara umum kondisi politik dan ekonomi Indonesia sudah baik, tetapi berbagai tantangan ke depan masih saja ada yang harus diperhatikan,\" sambung dia.

Kepada PPP, dia mengajak seluruh komponen partai itu bersama-sama mempersatukan dan memajukan bangsa dengan tidak lagi melihat ke belakang, tetapi menatap ke masa datang.

\"Nama partainya saja sudah persatuan, jadi saya berharap agar Partai Persatuan Pembangunan ingin memajukan bangsa,\" kata Kalla yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Wapres menilai, sebagai partai yang sudah cukup lama berkiprah dalam politik nasional, PPP hendaknya bersama-sama pemerintah memikirkan berbagai masalah bangsa dan mencari solusinya.

Upaya islah
Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengutarakan Mukernas I yang digelar pada 17-19 Februari 2015 itu menghasilkan sejumlah agenda politik yang di antaranya soal persiapan PPP mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

\"Ini Mukernas PPP yang pertama sejak digelarnya muktamar di Surabaya. Kami ingin mengembalikan marwah partai,\" ujar Romahurmuziy.

Setelah Mukernas I berakhir, ia menginstruksikan seluruh kepengurusan di daerah untuk menggelar musyawarah wilayah.

Selain itu, PPP juga membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk ikut pilkada serentak. Romahurmuziy mengatakan, mulai awal Maret, PPP akan berusaha menjaring kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah.

DPP PPP, sambungnya, juga akan meneruskan upaya rekonsiliasi di tubuh partai pascaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak kubu Djan Faridz terhadap pelaksanaan Muktamar PPP di Surabaya.

\"Saya optimistis bahwa pengadilan akan memberikan putusan yang terbaik. Surat Keputusan Menkum dan HAM tertanggal 28 Oktober 2014 itu diambil berdasarkan asas yang terbaik,\" kata Romahurmuziy.