Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengimbau para purnawirawan TNI agar tidak mengajak serta prajurit TNI aktif untuk terlibat tim sukses pemenangan calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres).
"Silahkan untuk sesuai dengan hak pilihnya, namun kami juga memohon untuk tidak mengajak kami-kami yang masih netral ini. Karena TNI, saya yakin beliau-beliau tahu bahwa kami ini di pihak yang netral," ungkap Yudo.
Yudo meminta seluruh purnawirawan tidak merecoki para prajurit untuk terlibat politik praktis. Namun, Yudo tak mempermasalahkan jika para purnawirawan itu bergabung dalam timses capres.
Baca juga : Bawaslu Akui Sulit Tindak dan Awasi Netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024
Pasalnya, purnawirawan sudah memiliki hak menentukan pilihan politik karena tak lagi menjadi prajurit aktif.
"Kami juga tidak bisa melarang itu. Karena memang beliau-beliau sudah memiliki hak pilih untuk itu, menentukan haknya," ujar Yudo.
Sebelumnya, wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan siap terhadap usulan itu. "Siap dong ini semuanya kalau untuk kebaikan," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).
Yudo meyakini tujuan pembentukan panja untuk hal positif. Terlebih untuk membuktikan bahwa netralitas TNI terjaga. (Z-5)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
Sebanyak 125 jenderal membantu mempersiapkan calon presiden (capres) Anies Baswedan dalam debat ketiga tentang pertahanan dan keamanan, Minggu (7/1)
Sebagian besar alasan mereka bergabung lantaran prihatin dengan kondisi negara saat ini dan menilai PKS sebagai partai yang paling komitmen terhadap hal kebangsaan.
Menurut Sahroni, ketegasan pihak kepolisian dalam mengusut kasus oknum aktif atau pensiun, akan sangat menjadi perhatian masyarakat.
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mempertanyakan netralitas prajurit TNI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Keterlibatannya di pemerintahan Presiden Jokowi makin memparipurnakan kepemimpinan Prabowo Subianto untuk bisa memimpin Indonesia melalui pesta demokrasi Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved