Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
CALON Presiden (capres) Anies Baswedan mengemukakan visi perubahan yang diusungnya itu tidak akan mudah untuk dijalankan ke depan. Pasalnya, ada pihak yang tidak ingin terjadi perubahan.
“Agenda perubahan dan ketika itu diusung tantangannya tidak kecil karena ketika bicara perubahan, ada yang tidak menginginkan perubahan,” kata Anies dalam sambutannya di acara Rapimnas IKAPPI di Hotel El Royal, Jakarta, Selasa (7/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan ada pihak yang tidak ingin terjadi perubahan dengan mencoba mencegah. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.
Baca juga: Anies Sebut Beratnya Tantangan Pasar Tradisional ke Depan
“Kita jaga etika dan kita sampaikan bahwa republik ini tidak didesain untuk sekelompok orang, tidak dirancang untuk menguntungkan sekelompok orang,” tegasnya.
“Republik ini dirancang untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi ketika kita bicara tentang membesarkan yang kecil kita kau kembali kepada semangat awal pendirian republik,” tambah Anies.
Baca juga: Respons Putusan MKMK, Jubir Anies: Kalau Jantan, Prabowo Perlu Ganti Cawapres
Anies menerangkan, konsep perubahan yang ditawarkannya itu adalah komitmen untuk mengembalikan prinsip keadilan dan kesetaraan. “Komitmen ini adalah komitmen untuk kita kembali kepada arah dasar republik ini, jadi bukan ide dari satu orang dua orang, tidak, karena memang arah dasar republik ini adalah prinsip keadilan,” ungkapnya.
Ia menganalogikan layang-layang yang terbang tak seimbang akan memutar dan jatuh. Sama halnya dengan masyarakat begitu tak seimbang akan tumbang. “Maka penting sekali bicara seimbang dan kesetaraan,” tandas Anies. (Z-3)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved