Polri dan KPK Siap Bersinergi

POLRI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap merajut kembali sinergi. Kesiapan itu digelorakan setelah Presiden Joko Widodo membuat keputusan untuk mengakhiri kisruh antarkedua institusi penegak hukum.

Setelah sebulan lebih kisruh Polri-KPK meletup, Jokowi akhirnya mengambil sikap pada Rabu (18/2). Ia memutuskan tak melantik Budi Gunawan dan mengajukan calon baru Kapolri, yakni Komjen Badrodin Haiti. Presiden juga mengeluarkan perppu pengangkatan tiga plt komisioner KPK, yakni Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi yang akan dilantik hari ini.

Ketiganya menggantikan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto yang akan dinonaktifkan karena menjadi tersangka, dan Busyro Muqoddas yang pensiun. Komjen Badrodin menyatakan semua pihak harus mengambil hikmah dari konflik antara Polri dan KPK.

Ia menegaskan bahwa Polri siap membangun sinergi dengan KPK untuk bersama-sama memerangi korupsi. "Kita akan duduk bersama membahas bagaimana (cara) membangun sinergi yang lebih baik dan profesional agar tidak terjadi konflik lagi," ujar Badrodin di Jakarta, kemarin.

Ia mengakui hubungan antara Polri dan KPK belum optimal. ''Komunikasi baru terjalin ketika ada masalah. Pola komunikasinya barangkali harus kita ubah.''

Taufiequrachman juga siap mengharmoniskan Polri dan KPK. ''Kepolisian ialah lembaga tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. KPK lembaga yang kami bangun hingga menjadi institusi yang disegani. Tentu saya akan membangun komunikasi dengan pimpinan Polri,'' tandas pensiunan bintang dua Polri yang menjadi Ketua KPK periode 2003-2007 itu.

Harus harmonis
Wapres Jusuf Kalla mengingatkan bahwa keputusan Jokowi harus disikapi dengan merajut kembali sinergi KPK dan Polri. Hubungan keduanya pun harus lebih harmonis. ''Ya, pastilah lebih tertib. Pak Taufiequrachman Ruki background-nya juga polisi, pasti lebih mengerti," ucapnya.

Perihal penanganan kasus hukum yang membelit pimpinan KPK, Wapres menyerahkan hal itu ke ranah hukum.

Ketua tim independen, Syafii Maarif, menilai keputusan Jokowi realistis untuk mengakhiri kisruh KPK-Polri. Ia meminta semua pihak menerima keputusan itu dan berharap agar KPK dan Polri segera memulihkan hubungan yang harmonis. ''Saya juga mengimbau Presiden agar ke depannya lebih tegas sehingga persoalan sepele tak membesar.''

Di sisi lain, anggota tim independen, Jimly Asshiddiqie berpendapat sikap Presiden akan lebih bagus jika dibarengi dengan penghentian upaya kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik KPK.

"Dalam menegakkan keadilan, mari kita mencari orang jahat, jangan orang salah. Kalau orang salah, di depan mata kita ada, tinggal tunjuk hidung dan dicari-cari kesalahannya,'' ucapnya.

Hal senada diutarakan Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan. Ia menilai keputusan Presiden belum cukup menggembirakan karena tidak ada ketegasan terhadap kasus yang menimpa KPK.