Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengemukakan calon presiden dan wakil presiden yang tak lolos uji kesehatan bakal dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
"Jika salah satu dari bakal pasang calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden mendapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan tidak mampu secara jasmani dan rohani, dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan TMS," terang Komisioner KPU Idham Holik, Minggu (22/10/2023).
Idham menegaskan keputusan tim pemeriksa kesehatan tak bisa diganggu gugat dan bersifat final. Karenanya, jika paslon capres-cawapres dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada parpol atau parpol pengusul untuk mengusulkan bakal capres cawapres baru sebagai pengganti.
Baca juga: KPU: 69 Dokter Periksa Kesehatan Capres-Cawapres
Pengusulan capres-cawapres pengganti paling lama 14 hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh parpol atau koalisi pendukunh capres tersebut. Adapun para capres dan cawapres mengikuti serangkaian tes kesehatan di antaranya diagnostik, CT scan, pemeriksaan pembuluh darah dalam jatung, tes fungsi organ keseluruh, tes pembuluh darah, MRI melihat profile merujuk pada seseorang, mengukur kapasitas paru-paru, tes treadmill, wawancara untuk mendiagosis gangguan problem solfing dan tes uji narkoba dan USG.
Sebelumnya, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merampungkan medical check up (MCU) atau pemeriksaan kesehatan secara umum di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto selama kurang lebih 9 jam. Pasangan yang dikenal dengan akronim Amin itu keluar dari gedung MCU RSPAD pada pukul 16.05 WIB.
Baca juga: KPU: Pemeriksaan Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Gunakan Dokter yang Sama
"Secara resmi saya menyerahkan bahwa beliau berdua telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto," kata Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letjen Albertus Budi Sulistya, Sabtu (21/10). Pihaknya langsung melakukan sidang pleno sore ini juga. Namun, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Amin baru akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI setelah seluruh rangkaian pemeriksaan bakal calon lain rampung. (Z-2)
"Kami Banteng Muda Indonesia ingin mengedukasi masyarakat, bahwa politik ini harus riang gembira."
SEKITAR 20 ribu relawan akan mengawal momen pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) sebagai pasangan capres dan cawapres, pada Kamis (19/10).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengundang partai politik peserta Pemilu 2024 pada 12 Oktober 2023, untuk menjelaskan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.
KOMISI II DPR RI dan pemerintah menyetujui usulan KPU mengenai jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, yakni pada 19-25 Okotber 2023.
Opsi itu dinilai elegan karena memberi kesempatan partai politik dan gabungan partai politik menentukan calon wakil presiden.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan adanya kemungkinan penggodokan nama calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan dipercepat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved