Keterangan Firli Bahuri Dianggap Penting dalam Kasus Dugaan Pemerasan

POLDA Metro Jaya memanggil Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Keterangan Firli dinilai penting untuk menemukan tersangka.

"Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pada tahap penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (20/10)

Namun, Ade enggan menyebut Firli saksi mahkota dalam kasus ini. Ade hanya mengatakan Firli berkapasitas sebagai saksi.

Baca juga: Polisi Akan Panggil Ulang Firli Bahuri Minggu Depan

"Nanti akan kita update berikutnya, tapi yang jelas saudara FB ketua KPK RI kita panggil dalam kapasitas sebagai saksi," ujar Ade.

Sedianya, Firli menjalani pemeriksaan hari ini pukul 14.00 WIB. Namun, dia mangkir dengan alasan tengah ada kegiatan kedinasan dan perlu mempelajari materi pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

Baca juga: Mangkir dari Pemeriksaan, Firli Diyakini Tahu Posisinya Terancam

Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan Firli pekan depan. Bila dia tidak hadir pekan depan, polisi akan melayangkan panggilan kedua.

Firli terseret kasus dugaan pemerasan karena dia merupakan pimpinan KPK. Meski belum disebutkan sosok pimpinan KPK yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pemerasan tersebut.

Namun, di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan beredar foto pertemuan antara Firli dengan SYL. Pertemuan itu terjadi di sebuah lapangan badminton di GOR Tangki, Sawah Besar, Jakarta Barat. Pertemuan ini akan menjadi salah satu materi pemeriksaan Firli.

Seperti yang diketahui, kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK telah naik ke tahap penyidikan pada Jumat, 6 Oktober 2023 usai gelar perkara. Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah (sprint) penyidikan, guna melakukan serangkaian penyidikan mencari dan mengumpulkan bukti untuk penetapan tersangka. (Z-10)