Luhut Ingin Arcandra Kembali Jabat Menteri ESDM

MENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan ingin agar Arcandra Tahar kembali menjabat Menteri ESDM. Program kerja Arcandra dinilai efektif untuk memangkas harga minyak dan gas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.

"Jadi saya pikir kita musti lihat utuh ada anak bangsa baik. Kita butuh manusia seperti pak Candra ini. Media semua enggak usah over react," ujar Luhut seusai menghadiri upacara peringatan HUT ke-71 RI di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (17/8).

Luhut mengatakan, selama 20 hari menjabat pos ESDM, Arcandra mampu mengoreksi berbagai kebijakan. Khususnya ongkos untuk melakukan pembangunan Blok Abadi Masela. Dalam hitungan mantan Menteri Rizal Ramli, biaya pembangunan Masela mencapai Rp22 miliar sedangkan Arcandra hanya sekitar Rp15 miliar.

"Tunjukan saya cost strukturnya. Ditunjukin dan dia koreksi dan angka itu sampai kepada ke angka rendah itu. Pertanyaan kita kan kemana aja selama ini," ungkap kader Golkar berdarah Medan ini.

Meski demikian, Luhut selaku Plt Menteri ESDM mengaku akan menggunakan program dan kebijakan Arcandra hingga Presiden menunjuk seorang menteri defenitif. Dia berharap, Presiden mempertimbangkan Arcandra untuk ditunjuk kembali.

"Kalau anda tanya saya dengan knowledge-nya, kenapa tidak? Tapi kan saya tidak tahu keputusan presiden," tandas mantan Menkopolhukam ini.

Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Arcandra Tahar, Senin, 15 Agustus 2016, menyusul polemik isu dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

"Menyikapi status kewarganegaraan Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin malam.

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.

Kabar dwi kewarganegaraan Arcandra terkuak sejak Sabtu, 13 Agustus 2016 pagi, melalui pesan berantai via WhatsApp. Isinya mempertanyakan integritas Arcandra yang dinilai memiliki posisi penting di sektor ESDM, tetapi memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Saat dilantik pada Rabu, 27 Juli 2016, Arcandra sudah memegang paspor AS setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012, dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS.

Lantaran Indonesia belum mengakui dwi kewarganegaraan, maka secara hukum Arcandra dianggap telah kehilangan status WNI. (OL-1)