Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEHADIRAN bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk mengikuti diskusi bersama komunitas aktivis pro demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia, mendapatkan hambatan.
Izin diskusi yang berlokasi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), kota Bandung, Minggu 8 Oktober, dibatalkan tanpa keterangan tertulis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar.
Menanggapi itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menerangkan pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu apakah ada unsur yang dilanggar atau tidak.
Baca juga: Penjegalan Anies Baswedan di GIM Kota Bandung Cederai Demokrasi
“Dalam konteks ini, kami perlu lakukan kajian apakah ada unsur yang dilanggar, kami perlu melakukan kajian,” tegas Lolly kepada Media Indonesia, Senin (9/10).
Menurutnya, kubu Anies harus menanyakan kepada pemilik atau pengelola tempat diskusi supaya tahu alasan konkret pembatalan diskusi.
Baca juga: Sudirman Said Harap KPK Tetap Harus Profesional
“Tanya pihak yang punya tempat, harus ditanya kenapa melakukan pembatalan karena itu sepenuhnya milik pengelola. Tentu alasan-alasan ini harus dijelaskan agar tak memunculkan spekulasi yang negatif. Kan pemilu kita ini harus dibuat untuk semua orang dapat informasi yang cukup agar tak gaduh tanpa kejelasan,” tuturnya.
Intinya, panitia dan pengelola tempat diskusi harus dimintai penjelasan yang jelas sehingga masalah utamanya dapat diketahui tanpa harus embel-embel faktor politis.
Lolly menilai batalnya Anies diskusi di Bandung bukan merupakan objek pengawasan Bawaslu karena belum pada tahapan masa kampanye. Maka, Lolly berpesan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan jika ada penjelasan dari pengundang maupun pengelola tempat. (Ykb/Z-7)
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved