Penjegalan Anies Baswedan di GIM Kota Bandung Cederai Demokrasi

PENCABUTAN izin sepihak acara Organisasi Aktivis Pro Demokrasi Change Indonesia bertajuk Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Minggu (8/10), dengan alasan kehadiran bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mencederai demokrasi. Presidium Change Indonesia Andreas Marbun melalui keterangannya di Bandung, Senin (9/10), menilai insiden ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Ia pun mendesak PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin, untuk konsisten soal larangan kegiatan politik di fasilitas publik di bawah kewenangan Pemprov Jabar. "Acara ini telah mendapat izin dari Disparbud Pemprov Jabar melalui surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar, Ary Heriyanto," tegasnya.

Menurut Andreas, dalam rapat koordinasi dengan pengelola GIM, Change Indonesia yang berisi para aktivis mahasiswa lintas generasi, kelompok tani, dan kelompok buruh telah menjelaskan Anies akan datang. Namun, hanya beberapa jam sebelum acara, izin dicabut tanpa surat pembatalan resmi dan pintu GIM digembok.

Di hari yang sama, anak Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, diizinkan memakai Sport Jabar Arcamanik di Kota Bandung untuk bertemu relawan. Pihaknya mempertanyakan PJ Gubernur Jabar yang pernah menjadi Kabiro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, "Kenapa orang lain boleh menggunakan fasilitas publik sedangkan kami tidak boleh? GIM selayaknya situs bersejarah ialah ruang publik agar publik bisa berkegiatan, berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi," bebernya.

Andreas menerangkan, untuk diketahui, ini bukan pertama kali GIM digunakan untuk acara diskusi. Pada Juni 2023, GIM pernah dipakai kelompok relawan di Bandung untuk menguatkan dukungan bagi bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo. Acara tersebut bahkan dihadiri langsung oleh Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono.

"Saya pun meragukan netralitas Pemprov Jabar sebagai aparatur sipil negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Saya menilai penarikan izin sepihak oleh Pemprov Jabar merupakan bentuk tekanan terhadap lawan politik. Apalagi, Presiden Jokowi sendiri pernah menggunakan Istana Negara untuk konsolidasi ketua umum partai pada Mei 2023. Seharusnya, Pemprov Jabar dapat bersikap adil dan netral dalam situasi politik yang berkembang saat ini. Jika acara-acara lain yang dihadiri tokoh dengan jabatan resmi politik diziinkan, lalu kenapa kami tidak boleh dengan alasan ada unsur kegiatan politik? Bukankah acara Juni 2023 juga mengandung unsur politik?" tanyanya.

Pemilu 2024, tambah Andreas, bukan hanya milik kelompok tertentu. Pemilu 2024 ialah milik seluruh masyarakat Indonesia yang mengharapkan perubahan bagi kebaikan dan masa depan bangsa.

Panitia penyelenggara sekaligus Presidium Change Indonesia, Eko Arief Nugroho, menambahkan acara Change Indonesia akhirnya tetap digelar di halaman depan GIM. Ini sebagai bentuk perlawanan atas kesewenangan dan pembungkaman. "Anies yang diundang hanya untuk membuka acara sempat lesehan bersama dengan para relawan dan memberikan sambutan tiba-tiba tidak membolehkan secara verbal (tanpa surat resmi). Kita harus lawan hal-hal seperti ini demi perubahan," tegasnya. (Z-2)