Pemerintah Anggap Kasus Arcandra Serius

PEMERINTAH menegaskan kasus dugaan dwi kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar merupakan persoalan serius. Penanganannya pun harus komprehensif dan perlu pendalaman dari berbagai aspek.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (15/8). "Justru karena pemahaman itu pemerintah sangat hati-hati untuk melakukan penjelasan publik," katanya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih bersabar dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan kepada pemerintah. Namun, Wiranto enggan berkomentar saat disinggung kapan hasil pendalaman itu rampung.

"Sekarang kan penjelasan sepotong-sepotong. Nanti dijelaskan secara menyeluruh supaya masalah ini bisa clear dan selesai. Sehingga Kabinet Kerja bisa bekerja lebih tenang dan memberikan yang terbaik."

Wiranto juga menolak memberi penjelasan terkait kebenaran informasi dwi kewarganegaraan Arcandra. Menurut dia, penjelasan detail akan disampaikan oleh pihak Istana.

Padahal, informasi itu sebelumnya sudah dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Yasonna mengaku bahwa Arcandra memiliki paspor Amerika Serikat, tetapi status sebagai WNI masih dipertahankan.

Katanya, apabila ada WNI yang kedapatan memiliki paspor negara lain, otomatis statusnya sebagai WNI hilang. Hanya saja, sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, penghilangan status warga negara harus diumumkan menteri terkait. (OL-5)