Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI NasDem merespons Partai Demokrat yang kini mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Sebelumnya, Demokrat menyatakan hengkang dari poros koalisi pendukung bakal capres Anies Baswedan.
"Kita hormati," kata Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau Gus Choi saat dihubungi, Senin (18/9).
Ia menekankan setiap partai politik (parpol) punya kedaulatan masing-masing. Hal itu tidak boleh diganggu parpol lain.
Baca juga: Demokrat akan Deklarasikan Dukungan ke Prabowo di Rapimnas
"Setiap partai punya kedaulatan, kebiasaan, dan karakternya sendiri, kita hormati. Enggak boleh saling mengganggu," ujar Gus Choi.
Partai Demokrat telah menyatakan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi resmi dukungan terhadap Prabowo itu rencananya juga disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Kamis (21/9).
Baca juga: AHY Titipkan Agenda Perubahan dan Perbaikan kepada Prabowo
"Deklarasi resmi untuk keputusan ini, akan disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulis. (Ant/Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved